JKLPK Gelar Konsultasi Nasional XV di Papua Barat Daya, Soroti Keadilan dan Keutuhan Ciptaan

JKLPK Gelar Konsultasi Nasional XV di Papua Barat Daya, Soroti Keadilan dan Keutuhan Ciptaan

​SORONG, melanesiapost – Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen di Indonesia (JKLPK) resmi menggelar perhelatan Konsultasi Nasional (Konas) XV. Acara berskala nasional ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia guna membahas isu-isu strategis terkait keadilan sosial, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan.

​Pada pembukaan sinode/pertemuan besar ini, Konas XV JKLPK mengusung tema besar yang diambil dari kitab suci: "Berlakulah Adil, Kasihilah Kesetiaan, dan Hiduplah dengan Rendah Hati di Hadapan Tuhanmu" (Mikha 6:8).

​Sementara itu, subtema yang diangkat menjadi arah pergerakan nyata dalam forum ini adalah "Berjuang Bersama Untuk Mewujudkan Keadilan di Bumi, Keutuhan Ciptaan, dan Martabat Kemanusiaan."


​Pelaksanaan Konas XV ini mendapat apresiasi dan sambutan hangat dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Otonomi Khusus, Ibu Beatriks Msiren, menyampaikan rasa hormat atas terpilihnya wilayah mereka sebagai tuan rumah.

​"Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara-Saudari sekalian merupakan suatu kehormatan sekaligus berkat bagi daerah kami," ujar Beatriks saat membacakan sambutan Gubernur.

​Dalam sambutan tersebut, Gubernur menekankan bahwa tema yang diusung bukan sekadar nilai spiritual semata, melainkan fondasi penting untuk kehidupan sosial yang harmonis dan bermartabat.

​Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menilai subtema Konas XV sangat relevan dengan realitas dunia saat ini, yang tengah dikepung oleh krisis iklim dan ketimpangan sosial.

​Beberapa poin krusial yang disoroti dalam forum ini antara lain, ​Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan, ​Kerusakan Lingkungan & Perubahan Iklim serta ​Persoalan Kemanusiaan.

​Gubernur Elisa Kambu lewat Staf Ahli menegaskan bahwa Papua Barat Daya berkomitmen penuh pada konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan di provinsi baru ini diklaim tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan hak-hak masyarakat adat serta kelestarian alam.

​Lebih lanjut, Pemprov Papua Barat Daya menegaskan posisi penting JKLPK dalam struktur pembangunan masyarakat. Lembaga ini dipandang sebagai mitra strategis, terutama dalam melakukan advokasi keadilan sosial dan penguatan moral di tengah masyarakat.

​Di akhir sambutan, pemerintah berharap Konas XV JKLPK tidak hanya menjadi ruang diskusi teoretis, melainkan melahirkan aksi nyata.

​"Saya berharap forum ini mampu menghasilkan gagasan-gagasan konstruktif, rekomendasi strategis, dan langkah-langkah nyata yang dapat memperkuat peran gereja dalam menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan," tutup Beatriks menyampaikan pesan Gubernur, seraya membuka ruang kolaborasi yang inklusif demi kemajuan Indonesia. (Red)