DPRK Tambrauw Gelar Penutupan Sidang Paripurna LKPJ Bupati TA 2025, Fraksi Otsus Tekankan 4 Sektor Prioritas OAP

FEF, Melanesiapost — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Tambrauw resmi menggelar Penutupan Sidang Paripurna I dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tambrauw Tahun Anggaran 2025. Acara tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPRK Tambrauw, Fef, pada Kamis (30/7/2026).

Penutupan sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Tambrauw, Yan Yosef Sundoy, S.Pd., dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tambrauw, Paulus Ajambuani, S.H., serta Plt. Sekretaris Daerah, Hasan Basri Tafalas, S.STP., M.Si.

Turut hadir dalam forum tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRK Tambrauw, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, pimpinan BUMD, Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), hingga tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

Dalam agenda penyampaian pandangan fraksi, Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRK Tambrauw dari jalur pengangkatan, Steven Soter Hay, menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Otonomi Khusus yang berpihak secara nyata kepada Orang Asli Papua (OAP).

Steven menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, terdapat amanat tegas agar dana Otsus dikelola secara efektif, transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan OAP.

"Setiap kebijakan dan program yang dibiayai melalui dana Otsus harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua di Kabupaten Tambrauw. Diperlukan sinkronisasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif agar dampaknya dapat dirasakan langsung pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan OAP," ujar Steven Soter Hay saat membacakan pandangan fraksinya.

Fraksi Otsus DPRK Tambrauw mendorong Pemerintah Kabupaten Tambrauw untuk memprioritaskan penjabaran dana Otsus pada empat sektor utama:

1. Pendidikan dinilai sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) Papua yang berkualitas. Fraksi Otsus meminta Pemda memastikan pemerataan akses pendidikan hingga ke kampung-kampung terpencil, meningkatkan kualitas dan sarana pendidik, memperluas beasiswa bagi putra-putri OAP, serta memperkuat pendidikan berbasis nilai budaya lokal.

2. Kesehatan

Dana Otsus diharapkan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, penyediaan tenaga medis dan obat-obatan yang memadai, pelayanan kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting serta gizi buruk, hingga jangkauan layanan kesehatan di wilayah terisolir.

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan ekonomi disarankan berbasis pada potensi lokal. Pemda didorong mengembangkan program pemberdayaan melalui penguatan UMKM, sektor pertanian, perikanan, peternakan, koperasi, pelatihan keterampilan, ekonomi kreatif, serta peningkatan kapasitas masyarakat adat demi terciptanya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

4. Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Fraksi Otsus menegaskan bahwa perlindungan masyarakat hukum adat merupakan roh dari pelaksanaan otonomi khusus. Pemda diminta mempercepat pengakuan dan penetapan hak-hak masyarakat adat, pelestarian budaya lokal, serta melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

Transparansi dan Sinergi Pemangku Kepentingan

Selain 4 sektor prioritas tersebut, Fraksi Otsus menekankan agar seluruh pelaksanaan dana Otsus dijalankan secara transparan, akuntabel, efisien, dan partisipatif dengan indikator kinerja yang terukur.

Pemkab Tambrauw juga didorong untuk memperkuat koordinasi dengan DPRK, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan agar dana Otsus memberikan manfaat maksimal bagi OAP.

"Fraksi Otonomi Khusus menyatakan dukungan terhadap penjabaran dana Otsus sepanjang pelaksanaannya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya," pungkasnya.(Red)