Dua Hari Diabaikan Gubernur Elisa Kambu, Pedagang Mama-Mama Papua Blokade Jalan dan Pindah Tidur di Jalan Raya

SORONG, Melanesiapost - Puluhan pedagang mama-mama Papua memblokade jalan utama dan pindah tidur di jalan raya di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Kamis (2/7/2026) malam. Aksi ini dilakukan setelah protes mereka diabaikan dan tidak mendapat respons dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu selama dua hari berturut-turut.

Sebelumnya, massa aksi sempat menginap dan tidur di pelataran Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sejak Rabu untuk menanti kejelasan nasib mereka. Namun, karena tidak kunjung ditemui oleh gubernur, para pedagang memutuskan mengalihkan aksi dengan menutup jalan utama Basuki Rahmat, tepatnya di perempatan lampu merah toko Elin, Remu, Kota Sorong.

Puluhan pedagang mama-mama Papua yang berasal dari perwakilan lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya tersebut menggelar terpal di tengah badan jalan untuk beristirahat. Sebagian besar dari mereka memilih tidur di pelataran badan jalan utama, sementara sebagian lainnya tetap duduk berjaga hingga pagi hari. 

Sebelum memindahkan aksi ke jalan utama, para pedagang sempat meluapkan kekecewaan mereka dengan membakar sejumlah ban bekas di depan kantor gubernur. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan atas janji Gubernur Elisa Kambu yang sudah berjalan 1 tahun 2 bulan sejak dialog langsung pada 25 April 2025. Hingga saat ini, belum ada kebijakan strategis yang nyata untuk mendukung modal usaha serta penyediaan tempat jualan yang layak bagi mama-mama pedagang Papua. 

Selain menuntut realisasi janji ekonomi, dalam aksi ini mereka juga menyatakan solidaritas nasional untuk menolak Program Strategis Nasional (PSN) dan militerisme di seluruh tanah Papua.

Ketua Pasar Pedagang Mama-mama Papua Kota Sorong (P2MP.KS), Levina Duwit, mengungkapkan rasa kecewanya yang mendalam terhadap sikap kepala daerah yang enggan menemui mereka.

"Semalam kami telah tidur menginap di pelataran kantor gubernur untuk meminta kepada bapak gubernur Elisa Kambu hadir saja, terima kami mama-mama punya aspirasi saja, apa yang susah. Untuk sekian kalinya kami mama-mama pedagang Papua datang kepada Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, untuk menanyakan di mana dana Otsus itu, di mana bagiannya kami mama-mama pedagang Papua? Karena sampai sekarang kami belum nikmati dana Otsus itu secara baik," kata Levina Duwit saat ditemui di lokasi aksi.

Levina menambahkan bahwa selama ini para pedagang asli Papua masih harus berjualan di atas tanah yang becek tanpa fasilitas yang memadai. Ia merasa menyesal karena dukungan politik yang mereka berikan saat pemilihan kepala daerah justru dibalas dengan pengabaian.

"Kami mama-mama ini masih jualan di atas tanah yang pecek. Kami rasa kecewa dan menyesal karena kami pilih bapak untuk bisa mendengar nanti aspirasi kami," ujar Levina.

Janji Gubernur Elisa Kambu pada April tahun lalu sebenarnya mencakup kebijakan jangka pendek berupa bantuan modal usaha dan fasilitas, serta kebijakan jangka panjang berupa pembangunan pasar khusus. Meski pemerintah sempat menyalurkan dana hibah modal usaha pada Desember 2025 dan Januari 2026 sebesar Rp 10,125 miliar untuk 2.448 penerima, P2MPKS menilai program tersebut tidak tepat sasaran karena hanya melibatkan 494 anggota mereka. Begitu pula dengan pembangunan pasar yang dilakukan tanpa koordinasi.

Pendamping Pedagang Mama-mama Pasar Papua yang juga Advokat HAM Papua, Yohanis Mambrasar, menjelaskan bahwa pihak organisasi sudah berulang kali mencoba membangun komunikasi yang baik dengan dinas terkait, namun selalu menemui jalan buntu.

"Kami P2MPKS telah berulang kali berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendorong mekanisme pembinaan yang baik, namun dinas sama sekali tidak merespon, bahkan pemerintah cenderung tetap menerapkan mekanisme syarat akses program yang ribet, hingga membatasi banyak mama-mama pedagang Papua untuk mengakses program tersebut," jelas Yohanis Mambrasar.

Yohanis menegaskan bahwa kedatangan massa aksi kali ini sebenarnya untuk membawa konsep kerja kebijakan pembinaan yang baru dan konkret. Konsep tersebut meliputi desakan pembuatan MoU antara Gubernur dan Ketua DPR terkait anggaran tetap Rp 3 miliar hingga Rp 6 miliar per tahun untuk modal usaha, pengalihan pengelolaan program ke lembaga independen dan bukan lagi di bawah Dinas Koperasi UKM atau Koperindag, penyediaan kuota lapak pasti di pasar sementara maupun pasar Remu yang baru, serta transparansi Dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dana hibah tahun 2025.

"Oleh sebab itu, hari ini kami kembali lagi menghadap gubernur untuk mendorong Gubernur komitmen pada janjinya, menjawab aspirasi mama-mama pedagang Papua. Namun kali ini kami datang dengan membawa konsep kerja kebijakan pembinaan pedagang Papua yang berbeda," tambah Yohanis.

Rangkaian aksi protes ini sudah berlangsung sejak Rabu pagi, dimulai dengan aksi longmarch dari Taman DEO Kota Sorong menuju kantor gubernur. Sepanjang jalan dan setibanya di lokasi, mereka membentangkan spanduk protes dan bergantian melakukan orasi meskipun diguyur hujan lebat hingga malam hari. Karena gubernur tak kunjung menemui mereka dengan alasan agenda lain, massa memilih bertahan dua hari penuh dan menegaskan akan terus menduduki jalan raya sampai ada kejelasan dan respons langsung dari Gubernur Papua Barat Daya. (Red)