Genjot Kualitas SDM dan Sektor Unggulan, Pemprov Papua Barat Daya dan UNIPA Resmi Jalin Kerja Sama

​MANOKWARI, melanesiapost – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Papua (UNIPA). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Ruang Rapat Senat Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat.

​Prosesi penandatanganan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos., Pj. Sekda, Kepala Dinas Pendidikan, BP3OKP Papua Barat Daya, serta Rektor UNIPA Prof. Dr. Hugo Warami, S.Pd., M.Hum., beserta jajaran civitas akademika. Langkah ini diambil sebagai komitmen bersama untuk mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus mengoptimalkan potensi daerah di wilayah Kepala Burung pulau Papua.

​Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menekankan pentingnya perubahan mindset dalam dunia pendidikan. Ia menyoroti tantangan krusial di mana banyak lulusan sarjana saat ini yang belum mampu produktif karena cenderung berfokus pada selembar ijazah tanpa penguasaan ilmu dan teknologi yang mumpuni.

​"Mimpi kita untuk memajukan tanah Papua ini adalah spirit bagi setiap anak negeri. Papua Barat Daya dan Papua Barat sangat bisa maju. Namun, kunci utamanya adalah mempersiapkan SDM. Kalau SDM kita belum bisa produktif, jangan kita bermimpi," tegas Elisa Kambu.

​Gubernur juga mendorong UNIPA untuk merefleksikan kembali fokus program studi agar lulusannya siap kerja dan tidak terjerumus pada masalah sosial akibat pengangguran. Lebih lanjut, ia mengingatkan agar UNIPA tidak meninggalkan identitas dan marwahnya sebagai basis pendidikan pertanian.

​"Papua ini adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan! Empat ini adalah sektor unggulan kita. UNIPA tidak boleh geser meninggalkan pertanian. Melalui komitmen ini, Pemprov akan menarik tanggung jawab pengembangan sekolah lapang ke tingkat provinsi agar anak muda kita bisa menjadi tuan di negerinya sendiri," tambahnya

​Merespons komitmen Pemprov PBD, Rektor UNIPA Prof. Dr. Hugo Warami menyatakan kesiapan penuh institusinya untuk mendukung visi-misi gubernur, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.

​Prof. Hugo memaparkan sejumlah capaian dan program berjalan yang secara langsung menyokong pembangunan di Papua Barat Daya, di antaranya:

​Fakultas Kedokteran: Alokasi kuota khusus penerimaan mahasiswa kedokteran untuk daerah-daerah di PBD (seperti Maybrat, Sorong, dan Sorong Kota). Rektor juga berharap adanya alokasi kuota khusus dari Gubernur pada gelombang kedua.

​Pengembangan Kampus Wilayah: Program studi Konservasi yang telah berjalan di Kabupaten Tambrauw dan program studi Ekowisata di Raja Ampat.

​Kelas Khusus Industri: Rencana pembukaan kelas bagi 44 karyawan PetroChina di Salawati untuk Program Studi Pertambangan dan Perminyakan melalui skema rekognisi (perkuliahan di tempat atau memanfaatkan Aimas Convention Center).

​Reaktivasi Akademi Komunitas: Pengaktifan kembali Akademi Komunitas di Sorong Selatan dengan skema perluasan kelas berdasarkan potensi daerah (Maybrat, Raja Ampat, dan Kota Sorong).

​Selain sektor pendidikan formal, kerja sama ini juga menyentuh penguatan pangan lokal. Prof. Hugo mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian telah menyetujui penambahan luasan hutan sagu, hutan keladi (talas), dan kopi. UNIPA pun ditunjuk langsung untuk mengawal dan mendampingi pengawasan pembukaan lahan tersebut.

​Di akhir laporannya, Rektor menawarkan program peningkatan kualifikasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya untuk melanjutkan studi S2 dan S3 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Melalui skema ini, ASN tidak perlu meninggalkan tugas kantornya secara penuh, melainkan pengalaman kerjanya yang akan direkognisi menjadi pemenuhan SKS akademik.

​"Kehadiran Bapak Gubernur di tempat ini bukan yang terakhir. Sebagai 'kakak' bagi universitas di tanah Papua, UNIPA berkomitmen penuh mengawal visi misi kepala daerah demi kemaslahatan masyarakat menuju Indonesia Raya," pungkas Prof. Hugo.

​Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi implementasi berbagai program taktis ke depan demi mengejar ketertinggalan daerah melalui prinsip kolaborasi "satu untuk enam, enam untuk satu" di tanah Papua.(Red)