Aksi Front Domberai Memanas: Gubernur PBD Didesak Cabut Ratusan Ribu Hektar Sawit

Sorong Melanesia post Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme menggelar aksi besar-besaran di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis 21 Mei 2026. Aksi yang berlangsung dari pagi hingga sore hari itu menjadi gelombang perlawanan rakyat terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN), ekspansi perkebunan sawit, tambang, militerisme, serta berbagai proyek yang dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat Papua.

Massa aksi datang dari empat titik berbeda, yakni Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS), Jalan Baru, Yohan, dan Sorpus. Ribuan massa kemudian berkumpul di depan Elin Kota Sorong sekitar pukul 11 siang sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya untuk menyerahkan aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.(21/5/2026).

Aksi tersebut mengusung seruan keras: BERSATU, BERJUANG, DAN MENANG!” serta slogan yang menggema sepanjang jalan aksi, “Usir Para Babi Jakarta dari Tanah Papua!”

Ketua Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme, Musell M. Safkaur, dalam pernyataan sikapnya menegaskan bahwa tanah Papua sedang menghadapi ancaman besar akibat ekspansi perkebunan sawit, tambang, proyek pangan, dan pengerahan militer yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland di Denmark. Luas wilayahnya mencapai 785.753 kilometer persegi, terbentang dari Sorong hingga Samarai. Tapi sejak Indonesia masuk ke Papua tahun 1963 dan pembukaan eksploitasi dimulai tahun 1967, tanah ini terus dijarah secara massif demi kepentingan kapitalis dan oligarki,” tegas Musell.(21/5/2026)

Ia menjelaskan bahwa masuknya Freeport, program transmigrasi, industri kayu, perkebunan sawit, hingga tambang mineral telah menyebabkan laju deforestasi yang semakin mengkhawatirkan di seluruh tanah Papua.

Hari ini lebih dari 7,2 juta hektar tanah Papua sudah dijadikan areal perkebunan dan tambang. Sementara hutan Papua yang merupakan salah satu hutan hujan terbesar di dunia terus dihancurkan atas nama pembangunan nasional. Mereka bilang demi swasembada pangan dan energi, tapi faktanya ini hanya proyek bagi-bagi keuntungan elit korporasi Jakarta,” katanya.

Musell menyoroti proyek pembukaan 2,5 juta hektar hutan baru di Merauke yang disebut sebagai proyek strategis nasional, namun menurutnya hanya menjadi ladang bisnis keluarga oligarki besar Indonesia.

Di Merauke ada seratus anak perusahaan beroperasi dan semuanya hanya dimiliki satu keluarga, yaitu keluarga Fangiono. Sementara Haji Isam bersama Jonlin Group menguasai pengiriman ribuan alat berat. Ini bukan pembangunan rakyat, ini perampokan tanah adat secara besar-besaran,” ujarnya.

Menurutnya, rakyat Papua hanya dijadikan korban dari skema ekonomi kapitalistik yang memperkaya segelintir elit sementara masyarakat adat hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Film dokumenter Pesta Babi tahun 2026 melaporkan kekayaan keluarga Fangiono mencapai 300 triliun rupiah, sementara buruh sawit di Merauke hanya digaji satu juta rupiah per bulan. Ini ironi pembangunan nasional. Kekayaan menumpuk pada satu keluarga, sementara rakyat Papua hidup miskin di atas tanahnya sendiri,” katanya lagi.

Front Rakyat Domberai juga menyoroti rencana ekspansi sawit besar-besaran di Papua Barat Daya. Dalam pernyataannya, Musell menyebut surat PT Fajar Inti Persada yang masuk ke Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada 27 Maret 2025 untuk meminta dukungan pembangunan industri pangan terpadu berbasis kelapa sawit seluas hampir 98 ribu hektar dengan nilai investasi mencapai Rp24 triliun.

Lahan yang mereka incar membentang dari Kabupaten Sorong sampai Tambrauw. Sementara laporan Yayasan Pusaka tahun 2026 menunjukkan total 373 ribu hektar lahan di Papua Barat Daya sudah dijadikan perkebunan sawit. Sorong Selatan, Maybrat, Tambrauw, Kabupaten Sorong semuanya sedang dibidik perusahaan-perusahaan besar,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung masuknya puluhan alat berat ke wilayah Imeko tanpa persetujuan masyarakat adat maupun pemerintah daerah.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melaporkan lebih dari 90 ribu hektar lahan di Imeko akan dibuka. Kepala suku besar Imeko sendiri mengaku kaget. Ini menunjukkan perusahaan masuk secara sepihak tanpa persetujuan masyarakat adat,” katanya.

Selain menolak PSN dan ekspansi sawit, Front Rakyat Domberai juga mengecam meningkatnya militerisme di Papua. Menurut mereka, pengerahan aparat keamanan bukan semata-mata untuk menjaga rakyat, tetapi untuk mengamankan investasi dan kepentingan korporasi.

Hari ini ada lebih dari 65 ribu militer aktif di seluruh tanah Papua. Ini jumlah tertinggi di Indonesia. Pemerintah bilang untuk melawan TPNPB-OPM, padahal jumlah TPNPB hanya sekitar 1.300 orang. Jadi pertanyaannya, untuk siapa militer sebanyak ini didatangkan?” tegas Musell.

Ia menyebut berbagai kasus di Intan Jaya, Merauke, Yahukimo, Biak hingga Imeko menunjukkan bahwa pos-pos militer justru berdiri di sekitar wilayah investasi tambang dan perkebunan.

Militer dipakai untuk mengamankan bisnis kapitalis. Mereka menjaga perusahaan, bukan menjaga rakyat. Ini yang terjadi di Merauke, Intan Jaya, sampai Imeko,” ujarnya.

Dalam orasinya, Filip Imbir juga menegaskan bahwa rakyat Papua tidak anti pembangunan, tetapi menolak pembangunan yang hanya menjadi alat perampasan ruang hidup rakyat.

Hari ini rakyat Papua turun ke jalan karena rakyat tidak menolak pembangunan. Yang rakyat tolak adalah pembangunan palsu yang ujung ujungnya hanya memperkaya elit dan menghancurkan hutan adat dan sawit, tebu, nikel dan semua proyek PSN itu hanya proyek bagi-bagi kekayaan,” kata Filip.

Ia menegaskan bahwa musuh rakyat Papua bukan rakyat Indonesia atau masyarakat pendatang, melainkan sistem yang menindas rakyat kecil demi kepentingan oligarki.

Musuh rakyat Papua bukan orang Indonesia atau amber. Musuh kita adalah sistem yang merampas tanah rakyat demi kekayaan segelintir elit. Karena itu rakyat Papua dan rakyat Indonesia harus bersatu melawan penindasan ini,” tegasnya.

Filip juga menyerukan agar masyarakat tidak terjebak dalam konflik horizontal maupun propaganda politik yang memecah belah rakyat.

Hindari isu sara, hindari propaganda murahan rezim. Mari bersatu melawan musuh bersama. Persatuan rakyat adalah kekuatan untuk melawan oligarki,” serunya.

13 Poin Tuntutan Front Rakyat Domberai Tolak PSN dan Militerisme

1. Menolak dengan tegas seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa perkebunan sawit, tebu, tambang nikel, dan seluruh proyek eksploitasi yang merusak alam di Provinsi Papua Barat Daya maupun seluruh tanah Papua.

2. Mendesak Gubernur Papua Barat Daya agar tidak mendukung rencana pembangunan industri pangan terpadu berbasis kelapa sawit seluas 98.000 hektar yang direncanakan masuk di wilayah Papua Barat Daya.

3. Mendesak penghentian pembukaan lahan sawit di wilayah Inananwatan, Metemani, dan Kokoda seluas 90.000 hektar, serta menuntut penutupan seluruh perkebunan sawit seluas 373.000 hektar yang beroperasi di Provinsi Papua Barat Daya.

4. Mendesak penarikan seluruh pasukan militer dan alat berat ekskavator yang telah dikirim ke wilayah Imeko untuk membuka lahan sawit.

Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menerbitkan moratorium sawit di seluruh wilayah Papua Barat Daya.

5. Menolak pembangunan Bendungan Warsamson yang dinilai hanya demi kepentingan oligarki dan berpotensi menimbulkan bencana bagi masyarakat adat di sekitar wilayah tersebut.

6. Menolak status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Papua Barat Daya yang dianggap memberi karpet merah bagi para oligarki dan investor untuk menguasai tanah Papua.

7. Mendesak Negara Republik Indonesia menarik mundur pasukan militer yang dinilai berlebihan di seluruh wilayah Papua Barat Daya dan tanah Papua.

8. Menyatakan dukungan penuh terhadap perjuangan masyarakat Awyu, Yei, Malid, dan masyarakat Papua Selatan dalam mempertahankan tanah adat dari perampasan berkedok Proyek Strategis Nasional (PSN).

9.Mendukung perjuangan rakyat Byak dalam mempertahankan tanah adat dari ancaman pembangunan bandara antariksa dan penambahan pos-pos militer baru.

10. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Papua Barat Daya menghentikan proyek populis seperti Makan Bergizi Gratis, Danantara, dan Koperasi Merah Putih, serta mengalihkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan gratis.

11. Menyerukan persatuan rakyat Papua dan Indonesia untuk melawan sistem yang menindas, serta menghindari konflik horizontal, isu SARA, dan propaganda yang memecah belah rakyat.

12. Mendesak Negara Republik Indonesia mengakui hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi final penyelesaian persoalan Papua selama 67 tahun.

13.Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan proyek-proyek populis dan mengalihkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan gratis.

Aksi berlangsung hingga pukul 15.00 WIT dan massa akhirnya membubarkan diri secara tertib. Dalam pertemuan dengan massa aksi, aspirasi diterima langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Japsenang yang berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut kepada pemerintah pusat.

“Hidup rakyat yang melawan! Mari bersatu usir para babi Jakarta dari tanah Papua!” teriak massa aksi sebelum membubarkan diri. (GK)