Atasi Geografis hingga Efisiensi Anggaran, Dukcapil Tambrauw dan Sorsel Pacu Perekaman Data Penduduk

AIMAS, Melanesiapost — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Kampung (Disdukcapil-PMK) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di Sorong. Forum ini berfokus pada penyusunan tata cara pengelolaan data kependudukan, data agregat, hingga perlindungan data pribadi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (30/07/26).

FGD tersebut mengungkapkan beragam tantangan nyata yang dihadapi daerah dalam memperbarui data kependudukan, mulai dari hambatan geografis, kendala jaringan internet, hingga dampaknya efisiensi anggaran daerah.

Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tambrauw, Thomas Esyah, menjelaskan bahwa tantangan pendataan di wilayahnya sangat krusial mengingat latar belakang pembentukan kabupaten yang luas dan terisolasi. Tambrauw memiliki 29 distrik dan 216 kampung, di mana aksesibilitas antarwilayah masih sangat terbatas.

"Dari 29 distrik itu, 22 distrik bisa kita jangkau dengan kendaraan roda empat seperti Hilux. Sedangkan tujuh distrik Sisanya harus dijangkau dengan berjalan kaki, bahkan ada yang harus menggunakan helikopter charter," ujar Thomas di sela-sela kegiatan FGD.

Selain akses fisik, sistem kependudukan berbasis online dan terintegrasi ke pusat juga menuntut ketersediaan infrastruktur digital. Meski menara BAKTI sudah berdiri di tiap distrik, kerap terjadi gangguan jaringan. Untuk menyiasatinya saat melakukan pelayanan langsung ke masyarakat, petugas terpaksa membawa perangkat tambahan seperti perangkat satelit mandiri (Starlink).

Thomas menegaskan bahwa pihaknya menerapkan sistem jemput bola karena masyarakat tidak bisa secara pasif diharapkan datang ke kantor dinas. Namun, kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional maupun daerah menjadi hambatan tersendiri bagi pergerakan tim di lapangan.

"Kami tetap optimis dan siap melakukan pendataan. Hanya saja, adanya efisiensi anggaran membuat pergerakan kita terbatas. Masih banyak warga di Tambrauw yang belum terdata. Melalui FGD ini, kami berharap ada sinergi dan solusi konkret bersama pemerintah daerah dan provinsi agar pendataan bisa lebih maksimal," tambahnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan, James Tipawael, memaparkan dinamika cakupan perekaman data kependudukan di wilayahnya. Pada tahun 2023, Sorong Selatan sempat mencapai angka perekaman hingga 99,5 persen, salah satu yang tertinggi di wilayah tersebut.

Namun, keterbatasan anggaran pada tahun 2024 dan 2025 membatasi daya jangkau pelayanan, sehingga capaian perekaman sempat mengalami penurunan ke angka 95 persen.

"Kemarin kami terbantu oleh adanya program pendataan Orang Asli Papua (OAP) dari pemerintah provinsi. Dalam kegiatan itu, kami menyisipkan pelayanan kependudukan umum untuk seluruh warga, sehingga cakupan kita bisa bertahan di kisaran 95 persen," jelas James.

James optimistis cakupan tersebut akan kembali meningkat hingga mendekati angka 99 persen pada akhir tahun. Pihaknya menjadwalkan penjangkauan ke dua pertiga wilayah tersisa yang akan berlangsung hingga Desember mendatang.

Selain masalah anggaran, James juga menyoroti potensi pergeseran persentase demografi daerah terkait masuknya pendatang dan tenaga kerja non-OAP.

"Di Sorong Selatan ada penempatan sekitar 1.000 personel TNI serta karyawan di beberapa perusahaan kelapa sawit dan industri lainnya yang belum sepenuhnya kita data secara administratif di daerah. Jika seluruhnya terdata masuk, jumlah penduduk total akan naik, tetapi secara persentase proporsi OAP akan bergeser. Hal-hal seperti ini yang perlu dipetakan dengan cermat," pungkasnya.

Melalui FGD ini, Disdukcapil-PMK Papua Barat Daya bersama seluruh dinas kabupaten/kota berkomitmen merumuskan regulasi dan langkah teknis guna memastikan hak sipil seluruh warga di Provinsi Papua Barat Daya terpenuhi secara akurat dan terlindungi.(Red)