Gubernur Papua Barat Daya Dorong Optimalisasi Dana Otsus dan Fokus Pembangunan SDM

SORONG, Melanesiapost — Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan pentingnya transparansi, kedisiplinan, serta evaluasi menyeluruh terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayahnya. Hal tersebut disampaikannya dalam forum evaluasi umum bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan daerah.

Elisa menjelaskan bahwa tantangan pembiayaan pembangunan dalam dua tahun terakhir dipengaruhi oleh ketatnya regulasi mandatory spending serta kebijakan pemerintah pusat terkait Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, ia menekankan bahwa forum yang diselenggarakan bukan wadah untuk pemeriksaan hukum, melainkan evaluasi terbuka guna menyelaraskan pemahaman.

"Forum ini bukan forum pemeriksaan, karena pengawasan teknis dan audit ada pada BPK, BPKP, serta Inspektorat. Ini adalah forum evaluasi umum agar ada keterbukaan, tidak saling menutup-nutupi, dan kita memiliki pemahaman yang sama tanpa ada rasa saling curiga," ujar Elisa.

Dalam pernyatanya, Gubernur juga menyoroti alokasi dana Otsus untuk bidang pendidikan yang mencapai 30 hingga 35 persen. Namun, adanya pembagian kewenangan membuat pihak provinsi lebih banyak menyalurkan bantuan dalam bentuk hibah tanpa bisa melakukan pengawasan dan intervensi secara langsung terhadap tata kelola di lapangan.

Untuk itu, pihak Pemprov Papua Barat Daya tengah memperjuangkan agar kewenangan pengelolaan jenjang SMA dan SMK dapat dikembalikan ke tingkat provinsi.

"Kita berharap kewenangan SMA dan SMK bisa kembali ke provinsi. Dengan begitu, anggaran yang ada betul-betul bermanfaat untuk mengurus kualitas guru, fasilitas sekolah, dan kebutuhan pendidikan secara langsung," tegasnya. 

Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Elisa mengungkapkan aspirasinya agar Provinsi Papua Barat Daya memiliki rumah sakit rujukan sendiri guna meningkatkan pelayanan dasar yang selama ini ditopang oleh kabupaten/kota. Ia mendorong para kepala daerah untuk lebih sering turun ke lapangan meninjau kondisi fasilitas kesehatan dan pasien secara langsung.

Menutup keterangannya, Elisa Kambu menekankan tiga prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Papua yang unggul ke depan:

Pangan dan Gizi: Pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan anak-anak guna menyiapkan generasi penerus yang sehat.

Penguatan Ekonomi: Pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Pendidikan: Peningkatan mutu pembelajaran setelah kebutuhan dasar fisik dan gizi terpenuhi.

"Jika ingin generasi Papua hebat di masa depan, fokus kita hari ini adalah mengurus ibu hamil, gizi anak-anak, kesehatan, dan pendidikan. Seluruh aparatur, DPR, dan masyarakat harus tertib, disiplin, dan bekerja keras membangun daerah ini bersama-sama," pungkas Elisa.(Red)