Jalan Mare Jadi Jeritan Warga, Selly Kareth Desak Gubernur PBD dan Bupati Maybrat Segera Bertindak

Maybrat, Melanesiapost - Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Maybrat agar tidak berhenti pada kegiatan serap aspirasi, tetapi segera menerjemahkan kebutuhan masyarakat adat Distrik Mare ke dalam kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan program pembangunan yang nyata.

Desakan itu disampaikan Anggota MRP Papua Barat Daya, Selly Kareth, S.Ak, dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat adat, umat beragama, pemuda, dan masyarakat umum di Distrik Mare, Kabupaten Maybrat. Kegiatan tersebut secara khusus membahas perencanaan, penganggaran, serta penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman.

Dalam kegiatan itu, masyarakat dari wilayah Mare menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang hingga kini masih menjadi hambatan serius bagi kehidupan mereka. Mulai dari kebutuhan air bersih, kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan, buruknya akses jalan, keterbatasan jaringan telekomunikasi, hingga kebutuhan fasilitas kesehatan dan rumah sakit.

Selly Kareth menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak boleh hanya dicatat sebagai formalitas dalam dokumen pemerintah. Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program dan menentukan prioritas penggunaan anggaran Otsus.

Kami hadir di Distrik Mare untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat adat, umat beragama, pemuda, dan masyarakat pada umumnya. Aspirasi yang kami terima ini berkaitan langsung dengan perencanaan, penganggaran, dan penggunaan dana Otonomi Khusus Papua. Karena itu, semua kebutuhan yang disampaikan masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah,” tegas Selly Kareth.(24/8/2026).

Ia mengatakan, kondisi masyarakat di wilayah Mare menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terjawab. Air bersih, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan jaringan komunikasi merupakan kebutuhan mendasar yang semestinya menjadi prioritas pembangunan.

Masyarakat hari ini menyampaikan kebutuhan yang sangat mendasar. Mereka membutuhkan air bersih, membutuhkan tambahan tenaga guru, membutuhkan tenaga kesehatan, membutuhkan pembangunan jalan dan jaringan tower. Ini bukan permintaan yang berlebihan. Ini kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijawab pemerintah,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyoroti persoalan akses jalan yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam mobilitas warga Mare. Kondisi akses transportasi yang belum memadai membuat masyarakat kesulitan memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun membawa hasil kebun dan kebutuhan pokok dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Masyarakat meminta pemerintah tidak hanya membangun pusat-pusat pemerintahan di kawasan perkotaan, tetapi juga memastikan pembangunan infrastruktur menjangkau kampung-kampung yang selama ini berada jauh dari pusat pelayanan.

Jalan menjadi salah satu persoalan yang sangat penting. Kalau akses jalan tidak dibangun dengan baik, masyarakat akan terus mengalami kesulitan.

 Anak-anak sulit mendapatkan pelayanan pendidikan, masyarakat yang sakit kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut terhambat,” ujar Selly.(24/8/2026)

Menurutnya, pembangunan jalan di Mare harus dipandang sebagai pembuka akses terhadap berbagai pelayanan publik. Jalan bukan sekadar proyek fisik, tetapi menjadi penghubung masyarakat dengan negara dan pemerintah.

Persoalan pendidikan juga menjadi perhatian serius dalam serap aspirasi tersebut. Masyarakat meminta pemerintah menambah tenaga guru di wilayah Mare sehingga anak-anak di kampung-kampung tidak kehilangan hak mendapatkan pendidikan yang layak.

Sejumlah tokoh masyarakat menegaskan bahwa sekolah-sekolah di wilayah Mare telah menjadi bagian penting dalam mencetak sumber daya manusia Papua. Karena itu, pemerintah diminta tidak membiarkan sekolah berjalan tanpa dukungan tenaga pendidik yang memadai.

Sekolah yang hari ini mendidik anak-anak Papua adalah sekolah yang nantinya akan melahirkan kepala daerah, pejabat, intelektual, dan pemimpin-pemimpin hebat di seluruh Tanah Papua. Karena itu, pemerintah harus memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di wilayah Mare,” Leonardus Baru

Masyarakat berharap kebijakan penempatan guru tidak hanya berorientasi pada wilayah perkotaan. Pemerintah diminta memastikan pemerataan tenaga pendidik hingga ke kampung-kampung yang sulit dijangkau.

Selain pendidikan, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan. Mereka meminta pemerintah memperkuat fasilitas kesehatan serta memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup.

Kebutuhan tersebut dinilai semakin mendesak karena masyarakat menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada agenda terkait pembangunan atau peningkatan fasilitas rumah sakit di wilayah tersebut.

Kami juga meminta fasilitas kesehatan diperhatikan Masyarakat Mare membutuhkan pelayanan kesehatan yang dekat dan layak. Jangan sampai ketika masyarakat sakit, mereka harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan pelayanan medis,” kata Selly.

Menurutnya, pembangunan fasilitas kesehatan harus diikuti dengan penyediaan tenaga medis, obat-obatan, peralatan, dan sistem pelayanan yang benar-benar mampu melayani masyarakat.

Dalam forum tersebut, tokoh masyarakat Mare Raya juga menyoroti persoalan pengangkatan pegawai serta meminta pemerintah memberikan data yang jelas mengenai kebutuhan dan formasi tenaga kerja di wilayah tersebut.

Tokoh masyarakat meminta adanya keterbukaan mengenai data pegawai dan kebutuhan tenaga kerja agar masyarakat setempat, khususnya anak-anak muda yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, memiliki kesempatan yang adil untuk mengabdi di daerahnya sendiri.

Pertama, yang kami minta adalah persoalan pengangkatan pegawai. Pemerintah harus memberikan data yang jelas untuk masing-masing wilayah. Kami punya anak-anak yang sudah sarjana. Mereka juga harus diberikan kesempatan. Kami berharap ada keseimbangan dan keberpihakan kepada anak-anak daerah,” tegas Leonardus Baru tokoh masyarakat Mare Raya. 

Permintaan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pembangunan di Mare bukan hanya mengenai infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut pemberdayaan sumber daya manusia Orang Asli Papua.

Masyarakat meminta agar kebijakan kepegawaian tidak hanya mengisi kebutuhan administrasi pemerintah, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan generasi muda Papua.

MRP Papua Barat Daya menilai seluruh aspirasi tersebut harus dikawal sampai masuk ke dalam kebijakan pemerintah. Jangan sampai kegiatan serap aspirasi hanya berakhir sebagai laporan perjalanan atau dokumen administrasi tanpa tindak lanjut.

Selly Kareth menegaskan bahwa MRP memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan masyarakat adat Papua, termasuk memastikan kebijakan Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kami akan membawa aspirasi masyarakat ini. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Maybrat harus melihat persoalan ini secara serius. Jangan masyarakat datang menyampaikan aspirasi, kemudian setelah kegiatan selesai persoalan mereka kembali dilupakan,” ujarnya.

Ia juga meminta Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Maybrat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masyarakat Mare, terutama kebutuhan dasar yang menyangkut pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, dan komunikasi.

Kami mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten supaya segera melihat kebutuhan masyarakat Mare ini. Kalau memang anggaran Otsus diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua, maka masyarakat harus merasakan manfaatnya secara nyata,” katanya.

Aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut mencakup masyarakat dari sembilan kampung di wilayah Mare, yakni Kampung Mahos, Kampung Suswa, Kampung Kombif, Kampung Bakrabi, Kampung Waban, Kampung Sawo, Kampung Narasi, Kampung Seya, dan Kampung Rufases.

Sembilan kampung tersebut menjadi bagian penting dari penyampaian kebutuhan masyarakat kepada pemerintah melalui MRP Papua Barat Daya.

Masyarakat berharap perhatian pemerintah tidak hanya datang ketika kegiatan serap aspirasi berlangsung. Mereka meminta ada tindak lanjut yang dapat dilihat dan dirasakan langsung melalui pembangunan nyata di kampung-kampung.

Bagi masyarakat Mare, persoalan air bersih, sekolah, tenaga guru, tenaga kesehatan, jalan, jaringan telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta kesempatan kerja bagi anak-anak daerah bukan lagi sekadar daftar kebutuhan pembangunan. Semua itu merupakan persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Karena itu, MRP Papua Barat Daya mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten Maybrat untuk menjadikan hasil serap aspirasi tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program dan penganggaran pembangunan berikutnya.

Pesan masyarakat sudah sangat jelas. Mereka ingin pembangunan hadir di kampung mereka. Mereka ingin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan, orang sakit mendapatkan pelayanan kesehatan, masyarakat mendapatkan air bersih, jalan dibangun, dan komunikasi dibuka. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjawabnya dengan kebijakan dan anggaran yang nyata,” tutup Selly Kareth.(GK)