Peringati HKB 2026, Pemprov Papua Barat Daya Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor Hadapi Potensi Bencana

KOTA SORONG, Melanesiapost – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Apel Kesiapsiagaan dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Nasional tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan apel kantor gubernur papua barat daya, Selasa (28/4/2026), ini menjadi momentum penting bagi provinsi termuda di Indonesia tersebut dalam membangun sistem mitigasi yang tangguh.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, yang bertindak sebagai pembina apel, menegaskan bahwa peringatan tahun ini merupakan tonggak sejarah baru. Hal ini menyusul terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat Daya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mandiri.

"Pelaksanaan upacara hari ini adalah yang pertama kali dilaksanakan oleh BPBD Papua Barat Daya sebagai OPD sendiri. Ini menandai atensi penuh pemerintah terhadap kesiapsiagaan bencana. Kita tahu bencana sering terjadi di luar prediksi, maka kesiapan adalah harga mati," ujar Ahmad Nausrau saat diwawancarai usai apel.

Wagub menambahkan, meskipun di tengah keterbatasan anggaran, penguatan tenaga teknis, peralatan, dan edukasi masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia menekankan pentingnya edukasi dari lingkup terkecil, yakni keluarga dan lembaga pendidikan, agar masyarakat tidak panik dan mampu melakukan evakuasi mandiri saat situasi darurat.

Apel kesiapsiagaan ini juga diikuti oleh berbagai mitra kerja seperti Basarnas, TNI, POLRI, BMKG, serta BPBD Kota dan Kabupaten Sorong. Dalam rangkaian acara, turut ditampilkan simulasi penanganan darurat sebagai bentuk edukasi visual bagi peserta dan masyarakat.

Kepala BPBD Provinsi Papua Barat Daya, George Yarangga, menjelaskan bahwa pelaksanaan apel yang seharusnya jatuh pada 26 April digeser ke tanggal 28 April karena pertimbangan hari libur dan agenda Hari Otonomi Daerah.

"Tema tahun ini adalah 'Siap Untuk Selamat'. Kami sudah mencuri start dengan melakukan sosialisasi di SMK Negeri 2 Kota Sorong dan Kampung Yeflio, Kabupaten Sorong. Tujuannya agar edukasi ini tidak berhenti di seremonial saja, tapi sampai ke akar rumput," jelas George.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Papua Barat Daya, Monce Brury, menyatakan pihaknya terus memetakan wilayah rawan gempa dan tsunami di Papua Barat Daya. Mengingat luas wilayah yang besar namun personel terbatas (97 orang), Basarnas mengedepankan program pemberdayaan masyarakat.

"Kami memiliki program Pemasarakatan SAR. Kami akan menyiapkan tenaga siap pakai dari kalangan pemuda di lokasi rawan bencana. Mereka akan menjadi perpanjangan tangan kami dalam memberikan informasi dan melakukan evakuasi awal," ungkap Monce.

Sebagai langkah awal, wilayah Kampung Baru dan Tanjung Kasuari di Kota Sorong akan dijadikan proyek percontohan (pilot project) Pemasarakatan SAR sebelum dikembangkan ke seluruh distrik di Papua Barat Daya.

Melalui sinergi antarlembaga dan penguatan kapasitas masyarakat, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap risiko korban jiwa maupun materiil akibat bencana alam dapat ditekan seminimal mungkin.(Red)