Seleksi JPT Sorsel, Pembangunan Dipertanyakan

Teminabuan Melanesia post Memasuki hampir tiga tahun pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, aktivis dan pemerhati pembangunan Obaja W. Saflasa menilai masyarakat belum merasakan perubahan pembangunan yang nyata. Persoalan lingkungan seperti sampah plastik masih terlihat di ibu kota kabupaten maupun kampung-kampung, sementara geliat ekonomi masyarakat dinilai belum bergerak sebagaimana yang diharapkan. Di tengah kondisi tersebut, Obaja meminta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tidak sekadar menghasilkan pejabat yang memenuhi syarat administrasi, tetapi benar-benar memilih pemimpin OPD yang mampu bekerja, turun ke masyarakat dan menerjemahkan visi-misi kepala daerah menjadi kerja nyata.

Memasuki hampir tiga tahun pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, kami melihat belum ada pembangunan yang benar-benar nyata dirasakan masyarakat di kabupaten Sorong Selatan Sampah plastik masih berkeliaran di ibu kota kabupaten maupun di kampung-kampung. Pembangunan ekonomi juga belum dirasakan masyarakat. Ekonomi Sorong Selatan seperti mati. Kalau tidak ada pembangunan yang baik dan menyentuh kebutuhan rakyat, lalu apa yang masyarakat rasakan dari pemerintahan ini?” kata Obaja.

Menurut Obaja, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius dalam momentum pengisian jabatan pimpinan OPD. Ia menilai kepala OPD yang nantinya terpilih tidak boleh hanya memiliki kemampuan administratif, tetapi harus mempunyai keberanian, kreativitas, integritas dan kemauan untuk bekerja langsung bersama masyarakat.

Karena itu, melalui seleksi ini kami meminta orang-orang terbaik yang benar-benar dipilih untuk menjadi kepala pimpinan. Mereka harus merakyat, harus membangun masyarakat Kabupaten Sorong Selatan dengan hati dan bekerja sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Jangan sampai visinya satu, tetapi kerjanya lain. Itu yang kami lihat sekarang di Kabupaten Sorong Selatan,” ujarnya.(8/9/2026).

Obaja mengatakan bahwa persoalan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kualitas aparatur yang berada di dalam struktur pemerintahan. Kepala OPD, menurut dia, merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan kepala daerah karena itu, kegagalan memilih pejabat yang tepat dapat berdampak langsung terhadap lambannya pelayanan publik dan pembangunan.

Kalau kepala OPD tidak mampu menerjemahkan visi-misi kepala daerah menjadi program yang nyata, maka visi-misi itu hanya akan menjadi tulisan di atas kertas masyarakat tidak hidup dari visi-misi yang dibacakan masyarakat membutuhkan jalan, air bersih, pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi yang bergerak dan lingkungan yang terurus,” katanya. Saat di wawancarai di kediamannya kikiso teminabuan kabupaten Sorong Selatan.

Ia menegaskan, proses seleksi JPT Pratama kali ini menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan birokrasi secara serius. Karena itu, panitia seleksi diminta tidak hanya melihat kelengkapan dokumen, tetapi juga memastikan kualitas dan rekam jejak setiap peserta.

Seleksi yang berkualitas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Jangan hanya melihat siapa yang berkasnya lengkap. Lihat juga siapa yang benar-benar pernah bekerja, siapa yang punya kemampuan memimpin dan siapa yang mempunyai integritas. Jangan sampai orang yang hanya bagus di atas kertas kemudian ditempatkan pada posisi yang sangat strategis,” tegas Obaja.

Obaja secara khusus mempertanyakan sejauh mana proses verifikasi terhadap dokumen para peserta dilakukan. Menurut dia, seleksi administrasi seharusnya bukan sekadar memeriksa ada atau tidaknya dokumen, tetapi memastikan seluruh informasi yang dicantumkan peserta dapat dibuktikan secara faktual.

Saya menduga hasil seleksi berkas ini belum optimal karena harus ada tim yang melakukan verifikasi secara fisik. Jangan hanya melihat dokumen yang masuk. Kalau seseorang menyatakan punya pengalaman tertentu, harus diverifikasi. Kalau menyatakan punya prestasi, harus ada bukti. Kalau mempunyai rekam jejak kepemimpinan, harus diperiksa juga,” ujarnya.

Ia meminta panitia seleksi berhati-hati karena jabatan yang diperebutkan bukan posisi administratif biasa. JPT Pratama merupakan jabatan strategis yang akan menentukan arah kerja OPD dan secara tidak langsung memengaruhi kualitas pelayanan masyarakat.

Jangan sampai setelah dilantik baru diketahui bahwa kemampuan orang tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam berkas. Lebih baik diverifikasi sekarang secara ketat daripada nanti masyarakat yang menjadi korban akibat salah memilih pejabat,” katanya.

Selain verifikasi, Obaja meminta seluruh pihak yang terlibat menjaga proses seleksi dari potensi konflik kepentingan. Ia menilai proses seleksi harus dapat meyakinkan publik bahwa setiap peserta memperoleh kesempatan yang sama.

Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Tetapi potensi konflik kepentingan harus dicegah. Jangan sampai ada kedekatan tertentu yang kemudian memengaruhi penilaian. Kalau prosesnya objektif, terbuka dan transparan, masyarakat juga akan percaya terhadap hasilnya,” ujarnya.

Menurut dia, meritokrasi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Peserta yang memiliki kompetensi, pengalaman, integritas dan rekam jejak terbaik harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan.

Jangan sampai orang yang punya kemampuan kalah hanya karena kedekatan. Jangan sampai jabatan menjadi tempat membalas jasa. Kalau memang ada orang terbaik, biarkan proses seleksi membuktikan bahwa dia memang terbaik,” katanya.

Obaja juga mengkritik kesenjangan antara visi-misi pemerintah daerah dan realitas pembangunan yang dirasakan masyarakat. Menurut dia, kepala OPD harus menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan kebijakan kepala daerah ke dalam program yang terukur dan berdampak.

Jangan visi lain, kerja lain. Itu yang kami lihat sekarang. Kalau pemerintah punya visi dan misi untuk membangun masyarakat, maka kepala OPD harus bekerja sesuai arah tersebut. Jangan masing-masing berjalan dengan kepentingannya sendiri,” tegasnya.

Ia mengatakan kepala OPD harus mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat Sorong Selatan, termasuk kebersihan kota, pembangunan kampung, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan dasar dan pengelolaan potensi daerah.

“Masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang hanya duduk di belakang meja. Masyarakat membutuhkan pejabat yang turun melihat persoalan, mendengar keluhan dan kemudian bekerja mencari solusi. Itu ukuran sederhana seorang pemimpin yang merakyat,” katanya.

Obaja berharap hasil seleksi JPT Pratama tidak hanya menghasilkan perubahan nama dalam struktur birokrasi, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan cara kerja pemerintahan.

Kita tidak membutuhkan sekadar pergantian pejabat. Kita membutuhkan perubahan kualitas kerja. Orang yang terpilih harus mampu membuat OPD bergerak, bukan justru membuat masyarakat menunggu lebih lama,” katanya.

Ia menilai keberhasilan seorang kepala OPD seharusnya dapat dilihat dari dampak kerjanya kepada masyarakat. Semakin dekat pelayanan pemerintah dengan kebutuhan rakyat, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ukuran keberhasilan pejabat itu bukan hanya berapa lama dia menjabat, tetapi apa yang dia kerjakan dan apa yang masyarakat rasakan. Kalau masyarakat tidak merasakan perubahan, maka pemerintah harus berani mengevaluasi cara kerjanya,” ujarnya.

Karena itu, Obaja meminta panitia seleksi dan pemerintah daerah menjadikan proses pengisian JPT Pratama sebagai momentum membangun birokrasi yang lebih profesional, kompetitif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Obaja menegaskan, persoalan pembangunan di Sorong Selatan tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada keterbatasan anggaran atau alasan teknis birokrasi. Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan kinerja pemerintah ketika berbagai persoalan dasar masih terlihat di depan mata.

Kalau memasuki hampir tiga tahun masyarakat masih bertanya kapan pembangunan benar-benar dirasakan, kapan ekonomi masyarakat bergerak, dan kapan persoalan sampah ditangani serius, maka ini harus menjadi bahan evaluasi jangan selalu mencari alasan. Pemerintah harus berani melihat apa yang belum dikerjakan dan siapa yang bertanggung jawab atas sektor tersebut,” kata Obaja.

Ia mengatakan seleksi JPT Pratama harus menjadi momentum untuk memutus pola penempatan pejabat berdasarkan pertimbangan yang tidak berhubungan dengan kapasitas dan kebutuhan pembangunan. 

Menurutnya, setiap kepala OPD harus memiliki target kerja yang jelas dan dapat dievaluasi berdasarkan hasil, bukan sekadar kehadiran administratif. “Kami ingin orang yang dipilih benar-benar punya kemampuan untuk menggerakkan OPD. Kalau memimpin dinas, harus tahu apa yang harus dikerjakan.

 Kalau sektor ekonomi, harus mampu menghidupkan ekonomi masyarakat. Kalau lingkungan, jangan biarkan sampah terus menjadi pemandangan. Pejabat harus hadir melalui kerja nyata, bukan hanya melalui jabatan,” tegasnya.

Obaja juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan memastikan pejabat yang nantinya terpilih berjalan dalam satu garis kebijakan dengan visi-misi pemerintahan. 

Ia mengingatkan jangan sampai terjadi ketidaksinkronan antara janji politik kepala daerah dengan implementasi di tingkat OPD. Jangan visi lain, kerja lain. Bupati dan Wakil Bupati punya visi dan misi, maka kepala OPD harus menjadi orang pertama yang menerjemahkan visi itu dalam kerja nyata.

 Kalau pimpinan daerah bicara pembangunan masyarakat tetapi bawahannya bekerja tanpa arah yang sama, akhirnya yang muncul hanya program di atas kertas. Masyarakat tidak membutuhkan itu. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang bekerja dengan hati, turun ke lapangan dan benar-benar membangun Sorong Selatan,

Kami berharap seleksi ini benar-benar menghasilkan pimpinan OPD yang berkualitas, berintegritas dan mampu berdaya saing. Orang yang terpilih harus benar-benar bekerja untuk masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, bukan bekerja untuk kepentingan kelompok atau dirinya sendiri. Pemerintahan ini harus kembali kepada tujuan utamanya, yaitu melayani dan membangun masyarakat,” tutup Obaja.