Solidaritas Penonton Film ‘Pesta Babi’ Salurkan Bantuan Rp517 Juta untuk Pengungsi Papua

Jayapura, Melanesiapost.com — Tim kolaborasi film Pesta Babi-Kolonialisme di Zaman Kita menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp517.928.770 untuk pengungsi internal di Papua. Dana tersebut dihimpun secara sukarela dari uang tiket para penonton sejak awal musim nonton bareng (nobar).

Bantuan kemanusiaan berupa bahan makanan dan uang tunai tersebut disalurkan melalui Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua pada pertengahan Juni lalu. Distribusi bantuan difokuskan ke sejumlah titik pengungsian di Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan pertimbangan aksesibilitas para pengungsi.

Di Papua Tengah, bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Yahya Lagowan, bersama Pdt. Warius Enumbi, Pdt. Elianus Tabuni, dan staf sekretariat. Penyerahan dilakukan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak pada 16 Juni, serta di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya pada 18 Juni.

"Ini anak-anak Tuhan, mereka membuat film Pesta Babi dan memberi sumbangan untuk yang sedang dalam pengungsian. Mereka tidak bisa datang ke sini dan meminta kami yang datang mengantarkan bantuan kemanusiaan," ujar Pdt. Yahya Lagowan di hadapan para pengungsi di Sugapa, melalui keterangan tertulis yang diterima pada Senin (6/7/2026).

Proses penyaluran bantuan di Intan Jaya berlangsung di bawah situasi keamanan yang rawan. Tim penyalur melaporkan adanya aktivitas pesawat nirawak (drone) yang berkeliaran di sekitar penginapan dan gereja tempat warga mengungsi. Bahkan, sebuah ledakan granat dari udara dilaporkan terjadi di dekat lokasi warga mencuci ubi, hingga melukai dua orang perempuan sipil.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, setidaknya terdapat enam rangkaian peristiwa kekerasan yang terjadi di Intan Jaya sepanjang periode Mei hingga Juni 2026. Konflik bersenjata akibat operasi militer ini dilaporkan terus memakan korban dari kalangan warga sipil, termasuk ibu hamil, anak-anak, pendeta, guru, tenaga kesehatan, hingga pilot.

Data dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) menunjukkan bahwa sejak tahun 2018 hingga saat ini, jumlah pengungsi internal di Tanah Papua telah mencapai 122.932 jiwa. Angka tersebut belum termasuk warga yang meninggal dunia di lokasi pengungsian akibat memburuknya kondisi pemenuhan kebutuhan dasar.

Selain Papua Tengah, gelombang pengungsi besar lainnya disasar di wilayah Papua Pegunungan, khususnya pengungsi asal Kabupaten Nduga. Tim kedua yang terdiri dari Pdt. Marthen Keiya, Pdt. Nataniel Tabuni, dan Pdt. Yairus Elopere menyalurkan bantuan ke dua titik di Wamena (Ilekma dan Kimbim), Kabupaten Jayawijaya, serta di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga pada 17-18 Juni.

"Kami datang dalam rangka membawa sesuai dengan apa yang mereka (penonton Pesta Babi) minta. Kami tidak tambah-tambah dan tidak kurangi... Barang sudah sampai di sini. Kami punya tugas di kantor Sinode, hanya tangisan yang selalu kami naikkan kepada Tuhan. Dengan adanya bantuan demikian ini, kami berani datang kunjungi ibu dan bapak," ungkap Pdt. Marthen Keiya saat membagikan bantuan di Distrik Mbua.

Perwakilan tim kolaborasi film Pesta Babi, Yuliana Lantipo, menyampaikan apresiasi atas solidaritas penonton, namun menekankan bahwa persoalan kemanusiaan di Papua masih jauh dari selesai. Ia menyoroti peningkatan skala operasi militer yang beriringan dengan jalannya Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Pemerintah Indonesia.

Yuliana menjelaskan, dengan dalih swasembada pangan dan energi, pemerintah menargetkan konversi 2,5 juta hektare tanah dan hutan adat milik masyarakat untuk diubah menjadi area persawahan, kebun tebu untuk bioetanol, serta sawit untuk biodiesel. Proyek ini berjalan seiring penempatan ribuan personel militer guna mengamankan wilayah dari protes masyarakat adat yang kini tengah berjuang lewat jalur hukum maupun aksi damai.

"Sudah terlalu banyak penderitaan dan air mata tumpah di Tanah Papua. Kami mengajak para penonton untuk bersama-sama mendesak pemerintah melakukan demiliterisasi di Papua, menghentikan segala proyek eksploitatif yang merampas tanah Masyarakat Adat, dan melakukan dialog damai yang setara," kata Yuliana.

Merespons kondisi tersebut, Pdt. Yahya Lagowan mengingatkan negara untuk mengevaluasi pendekatan pembangunan dan menghormati hak kepemilikan tanah adat.

"Hutan dan tanah yang besar di Papua bukan tanpa pemilik. Ini semua dari nenek-moyang turun-temurun, punya batas-batas, dan sudah diwarisi oleh semua suku bangsa di Papua ini. Tidak ada tanah yang kosong. Jika negara mau membawa perusahaan masuk, tanya dan hargai orang Papua sebagai pemiliknya," tutup Pdt. Yahya. (Red)