Suara Perempuan Papua Menggema: Yanti Safuf dan Arinace Yaam Desak Prabowo Tarik Aparat dari Maybrat

Kumurkek, Melanesiapost - Suara perempuan Papua menjadi kekuatan utama dalam aksi Solidaritas Masyarakat Maybrat Pro Demokrasi dan Peduli HAM (SMM Prodem HAM). Dalam aksi tersebut, Yanti Safuf dan Arinace Yaam secara terbuka menyampaikan keresahan masyarakat Maybrat menyusul dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil. Keduanya mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengevaluasi dan menarik personel militer organik maupun non-organik serta pos-pos keamanan dari wilayah adat masyarakat Maybrat.

Yanti Safuf menegaskan, masyarakat Maybrat tidak ingin lagi pemerintah hanya datang ketika persoalan sudah terjadi. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Maybrat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya harus hadir secara langsung, mendengar suara masyarakat, dan mengambil tanggung jawab atas kondisi keamanan yang membuat warga merasa tidak nyaman berada di tanahnya sendiri.

Saya cuma mau kasih ingat saja. Bapak Sekda yang terhormat, kami minta sesuai perjanjian, gubernur harus hadir. Bupati juga harus hadir. Bupati adalah suara rakyat, gubernur juga suara rakyat. Datang dan tanggung jawab,” kata Yanti Safuf dalam aksi tersebut.

Yanti mempertanyakan keberadaan aparat di wilayah masyarakat yang menurutnya telah membuat warga harus berhadapan dengan pemeriksaan ketika hendak pulang ke kampung, berkebun, maupun menjalankan aktivitas sehari-hari.

Saya punya KTP. Saya punya suami di Aifat Timur. Saya penduduk di kampung itu. Kenapa ketika saya mau pulang ke kampung sendiri saya harus ditanya-tanya? Saya mau pulang ke rumah suami saya.

Bapak-bapak yang datang bertugas tiga bulan atau enam bulan jangan sampai merasa lebih berhak daripada masyarakat yang memang hidup di kampung itu,” ujarnya.

Ia mengatakan masyarakat memiliki hubungan langsung dengan kampung, tanah, kebun dan hutan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Karena itu, aktivitas masyarakat di wilayah adat tidak seharusnya otomatis dicurigai sebagai aktivitas kelompok bersenjata.

Adanya kampung, adanya distrik, berarti ada masyarakatnya. Kami punya KTP, kami punya kampung. Kalau kami pulang ke kampung, kenapa kami harus ditanya-tanya oleh TNI? Kami masyarakat di situ,” katanya.

Yanti kemudian menyampaikan keberatan terhadap situasi ketika warga yang hendak membawa hasil kebun disebut dicurigai memiliki tujuan tertentu.

Orang mau pulang membawa sayur untuk dimasak dan dimakan saja ditanya, sayur ini untuk apa. Bahkan bisa dituduh untuk kasih makan KKB. Kami masyarakat biasa. Kami mencari makan dari kebun kami sendiri. Kenapa masyarakat harus dicurigai ketika mengambil sayur dari tanahnya sendiri?” kata Yanti.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat semakin takut kembali ke kampung. Ia bahkan menyebut sebagian warga memilih mengungsi karena merasa tidak aman.

Kami bosan dengan TNI. Tarik, tarik TNI sekarang. Kami ingin pulang ke kampung kami. Kami ingin berkebun, berburu dan mencari makan tanpa rasa takut,” tegasnya.

Yanti juga meminta pemerintah tidak mengabaikan suara perempuan Papua yang hadir dalam aksi. Menurutnya, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling merasakan dampak ketika konflik dan ketegangan keamanan berlangsung di wilayah masyarakat.

Bapak Sekda, lihat mama-mama yang ada di sini. Lihat orang-orang yang duduk di sini. Kulit kami hitam, rambut kami seperti ini. Kami juga manusia. Kami juga punya keluarga dan kami juga punya hak untuk hidup aman di tanah kami sendiri,” ujarnya.

Ia kembali mendesak Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Maybrat hadir secara langsung untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terkait keberadaan aparat di wilayah Maybrat.

Kami tidak meminta Bapak Sekda bicara macam-macam. Kami hanya minta perjanjian itu dijalankan. Gubernur datang. Bupati datang. Jangan masyarakat terus yang menunggu. Datang dan bertanggung jawab kepada rakyat,” kata Yanti.

Sementara itu, Arinace Yaam menyoroti dugaan kekerasan terhadap masyarakat dan meminta seluruh persoalan yang menyangkut luka serta darah warga Papua dibuktikan secara hukum.

Saya tidak bicara banyak. Saya hanya minta kita buktikan dulu masalah darah. Darah orang Papua harus dibayar. Jangan hanya bicara di depan masyarakat. Buktikan apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Arinace.

Arinace menegaskan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran terhadap warga sipil akan diperiksa secara serius. Ia meminta pemerintah tidak menutup persoalan tersebut hanya dengan rapat atau pernyataan pejabat.

Yang kami minta adalah bukti dan tanggung jawab. Kalau ada masyarakat yang terluka, kalau ada masyarakat yang menjadi korban, semuanya harus diperiksa. Jangan sampai darah masyarakat hilang begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban,” ujarnya.

Arinace juga menyampaikan tuntutan agar pos-pos aparat yang berada di kampung-kampung masyarakat Maybrat ditarik kembali.

Pos-pos yang ada di kampung-kampung harus ditarik. Kami tidak meminta banyak. Kami ingin masyarakat kembali hidup tenang. Kami ingin masyarakat bisa masuk kebun, masuk hutan dan pulang ke rumah tanpa merasa takut,” tegasnya.

Menurut Arinace, masyarakat Maybrat memiliki kehidupan yang sangat bergantung pada kebun dan hutan. Warga pergi ke hutan untuk berburu, mencari bahan makanan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, ruang hidup masyarakat tidak boleh diperlakukan seperti wilayah yang seluruh aktivitas warganya harus dicurigai.

Kami perempuan minta pemerintah lihat kehidupan kami. Kami keluar dari kampung bukan untuk melakukan kejahatan. Kami masuk hutan untuk mencari makan. Kami pergi ke kebun untuk mencari makanan bagi anak-anak kami. Itu kehidupan kami,” katanya.

Arinace kemudian menyampaikan tuntutan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengevaluasi keberadaan aparat di Kabupaten Maybrat.

Bapak Prabowo, kami minta segera tarik kembali TNI dan aparat dari Kabupaten Maybrat. Kami minta ditarik dari wilayah kampung-kampung masyarakat. Kalau negara datang untuk melindungi, maka kami harus merasa dilindungi, bukan merasa takut,” ujar Arinace.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak negara, tetapi menuntut agar negara menjalankan fungsi perlindungannya dengan menghormati masyarakat sipil.

Kami bukan binatang. Kami bukan hewan. Kami manusia. Kami lahir di tanah ini. Kami hidup di tanah ini. Kami mencari makan di tanah ini. Karena itu, jangan perlakukan kami seolah-olah kami tidak punya hak di tanah kami sendiri,” katanya.

Arinace juga menyoroti dugaan kekerasan terhadap perempuan yang disampaikan dalam aksi. Menurutnya, setiap tudingan tersebut harus diperiksa melalui mekanisme hukum yang transparan dan tidak boleh dibiarkan menjadi cerita tanpa penyelesaian.

Kami mama-mama punya harga diri. Kalau ada perempuan yang mengalami kekerasan, itu harus diperiksa. Jangan dibiarkan. Kami meminta negara hadir untuk melindungi perempuan dan anak-anak,” tegasnya.

Bagi Yanti dan Arinace, tuntutan penarikan aparat bukan semata-mata persoalan politik, tetapi berkaitan dengan rasa aman masyarakat untuk kembali menjalankan kehidupan sehari-hari di kampung dan wilayah adat mereka.

Yanti kembali menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin terus hidup dalam situasi ketakutan dan kami mau hidup tenang. 

Kami mau pulang ke kampung. Kami mau bertani, berburu dan mencari makan. Kami tidak mau setiap kali berjalan harus ditanya-tanya dan dicurigai. Tarik aparat dari kampung-kampung kami,” katanya.

Arinace menutup seruannya dengan meminta pemerintah pusat mendengar suara perempuan Papua yang menurutnya selama ini berada paling dekat dengan penderitaan masyarakat.

Kami perempuan Papua bicara hari ini karena kami melihat sendiri bagaimana masyarakat hidup dalam ketakutan. Kami minta Presiden dengar suara kami.

Kami minta aparat ditarik dari wilayah adat masyarakat Maybrat dan kami minta dugaan penembakan terhadap warga sipil dibuktikan melalui hukum,” ujarnya.

Bupati Maybrat dan Gubernur Papua Barat Daya tidak boleh lagi berdiri di belakang meja ketika masyarakat Maybrat sedang mempertanyakan rasa aman di tanahnya sendiri. 

Arinace Yaam mendesak kedua kepala daerah hadir langsung menemui masyarakat, mendengar suara perempuan Papua, dan memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah pemerintah terhadap dugaan penembakan tiga warga sipil serta keberadaan aparat di wilayah kampung dan wilayah adat Maybrat. 

Menurut mereka, pemerintah daerah tidak cukup hanya menerima laporan atau menggelar rapat, tetapi harus menunjukkan keberpihakan nyata kepada keselamatan masyarakat sipil.

Kepada Bupati Maybrat, tuntutan masyarakat sangat jelas: jangan biarkan rakyat merasa ditinggalkan ketika persoalan keamanan terjadi di wilayah pemerintahan yang Anda pimpin. 

Jika masyarakat sampai harus turun ke jalan untuk meminta pemerintah hadir, maka itu menjadi tanda bahwa komunikasi dan perlindungan pemerintah terhadap rakyat sedang dipertanyakan.

menegaskan Bupati harus datang menemui masyarakat, mendengar langsung keresahan mama-mama Papua, serta memastikan dugaan kekerasan terhadap warga tidak berhenti sebagai isu tanpa penyelesaian.

Sementara kepada Gubernur Papua Barat Daya, suara perempuan Maybrat meminta kepemimpinan yang nyata, bukan sekadar janji dan pernyataan. 

Gubernur diminta turun langsung ke Maybrat, bertemu masyarakat dan memastikan tuntutan mengenai penarikan aparat dari wilayah sipil, pengusutan dugaan penembakan, serta perlindungan terhadap masyarakat adat benar-benar ditindaklanjuti. 

Bagi Yanti Safuf dan Arinace Yaam, pemerintah daerah harus berani berdiri bersama rakyat dan memastikan tanah adat Maybrat tidak berubah menjadi ruang yang membuat masyarakat sendiri merasa takut untuk pulang, berkebun, berburu, dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Suara Yanti Safuf dan Arinace Yaam dalam aksi tersebut menjadi penegasan bahwa masyarakat Maybrat menuntut keamanan yang tidak dibangun di atas rasa takut, serta meminta setiap dugaan pelanggaran terhadap warga sipil diperiksa secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai hukum. (Red)