Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PBD Dorong Pembentukan Dewan Kesenian, Marthen Iek: Wadah Besar Penyelamat Potensi Seni Daerah

SORONG, Melanesiapost – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus mematangkan langkah strategis untuk memajukan sektor seni dan budaya daerah. Mengingat besarnya potensi para seniman lokal yang belum terwadahi secara optimal, pemerintah mendorong percepatan penyelenggaraan Musyawarah Dewan Kesenian Provinsi Papua Barat Daya pada tahun 2026.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Marthen Iek, menegaskan bahwa pembentukan Dewan Kesenian menjadi kebutuhan mendesak untuk menaungi ratusan komunitas, sanggar, dan pelaku seni yang tersebar di wilayah Sorong Raya dan sekitarnya(25/8/26) .

"Di atas tanah ini, khususnya di Papua Barat Daya atau Sorong Raya, bakat dan potensi seni budayanya sangat luar biasa. Namun, wadah dan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan atau mementaskan karya itu yang belum ada," ujar Marthen Iek saat memberikan keterangan resmi.

Menurut Marthen, pemetaan keberadaan sanggar dan komunitas seni di tingkat kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan yang sangat masif. Sayangnya, keterbatasan lembaga induk legal formal kerap menjadi pengganjal berkembangnya ekosistem seni budaya lokal, terutama setelah mekarnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru (DOB).

Guna memuluskan rencana strategis tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya telah menerbitkan rekomendasi resmi pembentukan Badan Formatur Persiapan Musyawarah Dewan Kesenian. Tim ini dianggotai sekitar 15 seniman dan tokoh budaya lokal, di antaranya David Kapisa, Yance Malagifik, Fredrik Naa, dan Yulianus Ulim.

Badan formatur ini bertugas melalukan konsolidasi ke seluruh kabupaten/kota, menyusun materi musyawarah, mematangkan anggaran, serta melakukan sosialisasi kepada para pelaku seni di seluruh pelosok wilayah.

"Rekomendasi dari provinsi induk sebelumnya sudah kedaluwarsa. Sekarang kita sudah berdiri sebagai provinsi sendiri. Tugas tim formatur ini bukan sebagai pengurus tetap, melainkan menyiapkan seluruh kebutuhan musyawarah agar Dewan Kesenian Papua Barat Daya memiliki legalitas yang sah," jelas Marthen.

Marthen menambahkan, sektor kebudayaan seharusnya tidak dipandang sebelah mata. Kebudayaan merupakan elemen krusial dan "pintu masuk" utama dalam merancang serta mengeksekusi Pembangunan di seluruh pelosok Papua Barat Daya.

"Mau masuk ke kampung, dusun, hutan, maupun kota untuk membangun apa saja, budaya itu adalah pintu masuknya. Dewan Kesenian adalah wadah besar yang menaungi itu semua. Jika selama ini pemerintah kerap memfasilitasi kelompok kecil tingkat suku atau marga, maka Dewan Kesenian ini adalah payung besarnya," tegasnya.

Pihaknya mengaku telah mengajukan usulan dukungan anggaran dan fasilitasi Musyawarah Dewan Kesenian kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Ia berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius dan merealisasikan usulan tersebut pada tahun anggaran 2026 ini.

"Kami sangat berharap pemerintah wajib mendukung, memberikan apresiasi, dan memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah ini agar lembaga ini bisa segera dilantik dan langsung bekerja untuk para seniman kita," pungkas Marthen.(Red)