Dorong Konservasi Berbasis Ekonomi, Pemprov Papua Barat Daya Wajibkan Penanaman Tanaman Endemik di Fasilitas Publik

SORONG, Melanesiapost — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus berupaya mengantisipasi ancaman krisis keanekaragaman hayati akibat perubahan iklim global. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah mengintegrasikan upaya konservasi tumbuhan endemik Papua ke dalam kebijakan tata ruang dan fasilitas publik, sekaligus memberdayakan perekonomian masyarakat lokal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si., mengungkapkan bahwa dunia saat ini menghadapi tiga isu lingkungan global utama, yakni polusi, perubahan iklim, dan ancaman hilangnya keanekaragaman hayati. Berdasarkan data Bappenas, diperkirakan sekitar 15.300 spesies keanekaragaman hayati berpotensi hilang akibat dampak krisis iklim.

"Sehingga kita perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Salah satunya dengan menyiapkan Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati yang telah kita luncurkan saat Papeda Summit lalu," ujar Julian Kelly saat memberikan keterangan.

Sebagai tindak lanjut konkret, Pemprov Papua Barat Daya berkomitmen mewajibkan penanaman flora endemik Papua di area perkantoran pemerintahan hingga fasilitas umum.

"Dalam kajian AMDAL, salah satu rekomendasinya adalah seluruh area Kantor Gubernur di Kilometer 16 wajib ditanam dengan tanaman endemik Papua. Pagar luar dapat ditanami kayu Merbau, Matoa, atau Pohon Susu, sementara bagian dalam dihiasi beragam tanaman hias endemik," tegas Julian.

Ia menambahkan, kebijakan serupa juga akan diterapkan pada median jalan di kawasan perkotaan dengan mengganti tanaman luar Papua menggunakan spesies flora lokal. Langkah ini tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian hayati dan memberikan edukasi publik, tetapi juga meningkatkan nilai estetika daerah bagi tamu domestik maupun mancanegara. 

Langkah Pemprov Papua Barat Daya ini mendapat dukungan penuh dari lembaga nirlaba lingkungan. Direktur Yayasan Kasuari Tanah Papua, Dwi Suratman, menyampaikan bahwa eksplorasi flora yang dilakukan bersama Fauna & Flora Indonesia serta BBKSDA Papua Barat di Raja Ampat, Sorong, dan Tambrauw menunjukkan potensi tumbuhan hutan Papua yang sangat melimpah sebagai tanaman hias.

"Flora seperti anggrek, palem, Hoya, hingga sarang semut yang selama ini dikenal sebagai obat herbal, ternyata sangat diminati sebagai tanaman hias di luar Papua. Semua flora hutan yang unik dan bernilai estetika berpotensi kita kembangkan," kata Dwi Suratman.

Untuk mendukung keberlanjutan flora tersebut, Yayasan Kasuari menerapkan skema pembibitan berbasis insentif masyarakat (benefit-sharing) di beberapa wilayah pendampingan, seperti Waigeo, Salawati, hingga kampung-kampung di Kabupaten Sorong (Malasigi, Klaso, Megame, dan Klasowok).

"Masyarakat ditaruh sebagai subjek utama. Kami memberikan pendampingan dan modal awal pembibitan. Ketika hasil bibit dijual atau digunakan untuk penghijauan kota, keuntungan dibagi bersama masyarakat. Pemanfaatannya pun berkelanjutan karena yang diambil hanya anakan atau biji, sementara pohon induknya tetap lestari di hutan," jelas Dwi.

Dwi mencontohkan, jenis flora lokal seperti "Pucuk Ungu" dari kampung pendampingan kini disiapkan sebagai alternatif pengganti Pucuk Merah yang marak ditanam di jalan umum.

Menanggapi skema tersebut, DLH Papua Barat Daya mengapresiasi kolaborasi komunitas dan NGO setempat. Selain berencana membagikan bibit flora endemik kepada masyarakat di kawasan Sorong City, Pemprov juga tengah merampungkan Dokumen Keanekaragaman Hayati serta publikasi flora-fauna endemik yang rencananya akan disebarluaskan pada Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Papua Barat Daya di bulan Desember mendatang.(Red)