FIM West Papua Gelar Demo Tolak MBG dan Tuntut Pendidikan Gratis di Papua Barat Daya

SORONG, Melanesiapost — Komite Pimpinan Kota Forum Independen Mahasiswa West Papua (KPK FIM-YIP) menggelar aksi demonstrasi menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menuntut pembebasan biaya pendidikan dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi di seluruh tanah Papua.   

Penanggung Jawab Aksi, Yosepus Nauw, menjelaskan bahwa massa aksi berkumpul sejak pukul 09.00 WIT dan bergerak dari dua titik kumpul utama, yakni Kampus UMS dan area depan Sorong City, sebelum melakukan long march menuju Kantor Gubernur Papua Barat Daya.  

"Kami tiba di Kantor Gubernur sekitar pukul 12.00 WIT. Sasaran aksi kami ke kantor gubernur karena Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sementara Wakil Gubernur bertindak sebagai Ketua Satgas MBG/Badan Gizi Daerah di Provinsi Papua Barat Daya," tegas Yosepus.  

Meskipun telah bertahan hingga sore hari, massa aksi mengaku kecewa karena tidak ditemui langsung oleh Gubernur maupun Wakil Gubernur. Sejumlah pejabat setempat seperti Asisten 1, Sekretaris Badan Gizi Daerah (Sekretaris 1), Wakil Ketua 1 (Sekda Provinsi), serta Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya sempat hadir di hadapan massa. Namun, massa menolak beraudiensi dengan perwakilan tersebut. 

"Tujuan kami bukan bertemu mereka. Kami menuntut kejelasan sikap dan tanggung jawab langsung dari Wakil Gubernur yang menjalankan fungsi Ketua Satgas MBG," tambah Yosepus.   

Aksi ini merupakan kali kedua yang digelar oleh FIM West Papua setelah sebelumnya menyuarakan isu serupa pada 2 Mei lalu. Pihaknya menyoroti insiden dugaan keracunan makanan yang baru-baru ini terjadi di SMP Muhammadiyah Km 10, di mana korban mencapai 33 orang yang terdiri dari siswa dan 5 orang guru.

Lantaran tidak mendapat respon langsung dari pemangku kebijakan, massa aksi memberikan ultimatum dan memilih tidak membacakan poin tuntutan secara formal di lokasi. Mereka mengancam akan kembali melakukan konsolidasi massa dalam jumlah yang lebih besar.   

"Kami akan kembali dengan konsolidasi massa yang lebih banyak dan dengan cara yang berbeda. Jika terjadi kasus keracunan lagi atau ada korban jiwa, kami akan datang membawa jenazahnya ke sini, dan pihak pemerintah daerah harus bertanggung jawab," pungkas Yosepus.(Red)