Gubernur PBD Tegaskan Penembakan Warga Maybrat Harus Diusut Tuntas, Tarik Pasukan Jadi Aspirasi ke Pemerintah Pusat

Maybrat, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait tidak boleh membiarkan dugaan kekerasan terhadap warga sipil di Kabupaten Maybrat berlalu tanpa kepastian hukum.Pernyataan itu disampaikan Elisa Kambu saat bersama Ketua DPR Papua Barat Daya, Ketua MRP Papua Barat Daya, Kapolda Papua Barat Daya, Bupati dan Wakil Bupati Maybrat serta jajaran Forkopimda menerima aspirasi Solidaritas Masyarakat Maybrat Pro Demokrasi dan Peduli HAM (SMM Prodem HAM) di Kantor Bupati Maybrat.

Kehadiran para pejabat tersebut menjadi ruang dialog setelah massa aksi bertahan selama tiga hari berdemonstrasi beberapa hari di Kantor Bupati Maybrat untuk mendesakkan sejumlah tuntutan, termasuk pengusutan dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil dan permintaan penarikan pasukan dari wilayah masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Elisa secara terbuka mengapresiasi sikap massa yang tetap menyampaikan tuntutan secara tertib meskipun berada dalam situasi yang menurutnya berat.

Syukur kepada Tuhan, karena izin Tuhan kita telah ada di sini selama empat hari dan sampai hari ini kita ketemu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Ini harus kita syukuri bahwa Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih sayang kita,” kata Elisa.(19/8/2026).

Ia mengatakan ketahanan massa aksi selama beberapa hari menunjukkan adanya upaya masyarakat menyampaikan persoalan secara damai dan tidak terjebak dalam tindakan yang dapat memperkeruh situasi.

Saya ingin memberikan apresiasi yang luar biasa untuk bapak, ibu semua. Dalam keadaan yang begitu berat, tetapi kamu datang, kamu jaga sampai hari ini. Ini adalah kepentingan, ini adalah jiwa besar kita semua. Kita memang menghadapi situasi seperti itu, tetapi persaudaraan tetap harus kita jaga sama-sama,” ujarnya.

Menurut Elisa, sikap masyarakat Maybrat yang mampu menjaga aksi tetap tertib harus menjadi contoh dalam menyelesaikan persoalan persoalan di daerah dan ada masalah, ada apa, mari kita gunakan akal sehat. Kita sampaikan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tertib seperti ini. Tidak usah anarkis, tidak usah merusak, tidak usah yang lain-lain. Kita gunakan forum yang ada, mekanisme yang ada untuk menyampaikan secara tertib,” katanya.

Namun di balik apresiasi tersebut, Elisa mengakui bahwa dugaan penembakan terhadap warga merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap biasa. Ia bahkan mengaku ikut marah atas peristiwa tersebut, terutama karena pemerintah daerah tidak menginginkan kekerasan terjadi terhadap siapa pun.

Peristiwa ini bukan hanya menyakiti masyarakat. Saya berhati-hati mengatakan ini, tetapi kita semua, saya juga marah. Marah bukan karena apa, kita ini menolak kekerasan yang terjadi terhadap siapapun dalam bentuk apapun seperti ini,” tegas Elisa.

Ia menekankan bahwa baik masyarakat sipil maupun aparat keamanan harus mendapatkan perlindungan hukum dan tidak boleh menjadi korban kekerasan terhadap aparat maupun warga sipil, tidak boleh ada yang terjadi seperti itu lagi. Daerah kita harus aman. Daerah kita harus aman. Kita ingin pastikan itu aman, maka kita harus jaga keamanan sama-sama,” ujarnya.

Penarikan pasukan: Elisa akui kewenangan berada di pemerintah pusat jadi salah satu tuntutan utama SMM Prodem HAM dalam aksi tersebut adalah penarikan pasukan dari wilayah masyarakat. Menanggapi tuntutan itu, Elisa Kambu menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan sepihak untuk menarik pasukan yang berada di bawah struktur pemerintah pusat.

Ia mengatakan tuntutan masyarakat tersebut tetap akan diperjuangkan melalui jalur resmi kepada pemerintah pusat.

Yang pertama, kaitan dengan penarikan pasukan. Itu aspirasi yang sudah disampaikan. Kami juga akan meneruskan. Kewenangannya ada pada pemerintah pusat, bukan gubernur punya kewenangan. Bukan DPR punya kewenangan. Bukan kabupaten punya kewenangan. Kita semua berjuang,” kata Elisa.

Menurut dia, keterbatasan kewenangan tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengabaikan aspirasi masyarakat Saya juga akan menyampaikan secara tertulis. Surat gubernur untuk kita sampaikan ke sana,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa tuntutan penarikan pasukan yang disampaikan masyarakat Maybrat akan dibawa ke tingkat pemerintah pusat. Elisa menegaskan pemerintah daerah tidak ingin mengambil kewenangan yang bukan menjadi ranahnya, tetapi akan menggunakan kewenangan politik dan administratif yang dimiliki untuk meneruskan aspirasi tersebut.

Gubernur minta polisi diberi ruang mengusut dugaan penembakan selain persoalan penarikan pasukan, Elisa menegaskan pemerintah daerah mendukung proses investigasi terhadap dugaan penembakan tiga warga sipil di Maybrat.

Ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada aparat kepolisian untuk bekerja mengungkap rangkaian kejadian, termasuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tersebut.

Yang kedua, kita semua mendukung proses pengusutan secara tuntas. Saya minta dalam kasih Tuhan, kita semua mari kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian. Kita memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi,” katanya.

Elisa menyadari masyarakat menginginkan proses hukum berjalan cepat. Namun, ia meminta masyarakat memahami bahwa penyelidikan membutuhkan proses untuk memperoleh kepastian mengenai fakta dan pihak yang harus bertanggung jawab.

Kita beri waktu kepada mereka dan mereka akan mengumumkan hasilnya kepada kita beberapa waktu ke depan. Tidak bisa tercepatnya, karena ini prosesnya agak lama,” ujarnya.

Menurut Elisa, yang paling penting bukan sekadar menentukan siapa yang dituduh sebagai pelaku, tetapi memastikan seluruh rangkaian peristiwa diperiksa secara serius sehingga kepastian hukum dapat diberikan kepada masyarakat.

Kita ingin supaya kepastian hukum. Kita duduk ke bawah, memang benar-benar ini masalahnya, kejadian ini seperti apa. Beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melaksanakan. Dan mereka akan bekerja,” tegasnya.

Pernyataan Elisa tersebut muncul di tengah tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya jaminan keamanan setelah dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil. Bagi masyarakat yang mengikuti aksi, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut satu peristiwa, tetapi berkaitan dengan rasa aman warga ketika beraktivitas di wilayah mereka sendiri.

Karena itu, Elisa menekankan bahwa keamanan Maybrat tidak boleh hanya dibebankan kepada aparat keamanan. Pemerintah, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, DPR, MRP dan seluruh unsur terkait harus mengambil bagian dalam menjaga situasi agar tidak kembali memburuk dan Kita ingin daerah kita aman. Kita ingin pastikan itu aman, maka kita harus jaga keamanan sama-sama,” katanya.

Elisa juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah hadir bukan untuk berhadap-hadapan dengan masyarakat, melainkan untuk mendengar langsung tuntutan dan mencari jalan keluar bersama.

Kehadiran kami di sini adalah niat baik untuk kita bisa mendengar, sekaligus kita bisa mencarikan solusi bersama-sama tentang masalah yang kita hadapi bersama-sama hari ini,” ujarnya.

Ia menegaskan, pertemuan tersebut harus menjadi momentum untuk membuka ruang penyelesaian secara damai, tetapi tetap tidak menghilangkan tuntutan masyarakat atas keadilan dan kepastian hukum.

Bagi pemerintah provinsi, kata Elisa, menjaga stabilitas tidak berarti menutup mata terhadap persoalan yang dialami masyarakat. Sebaliknya, keamanan yang berkelanjutan hanya dapat tercipta apabila masyarakat memperoleh rasa keadilan dan setiap dugaan pelanggaran hukum diproses secara transparan.

Elisa juga mengingatkan bahwa hubungan persaudaraan masyarakat Maybrat harus tetap dijaga meskipun terdapat persoalan serius yang sedang dihadapi kita ingin persaudaraan tetap harus kita jaga sama-sama. 

Kita ingin keberlanjutan. Itu sebabnya bapak, ibu, adik-adik datang capek tetapi bisa bertahan, mengendalikan diri situasinya. Ini tidak mudah,” katanya.

Ia menyebut sikap masyarakat yang memilih bertahan menyampaikan aspirasi secara tertib sebagai pelajaran penting dalam kehidupan demokrasi di Papua Barat Daya jadi pelajaran ini luar biasa. Ada masalah, ada apa, mari kita gunakan akal sehat. 

Kita sampaikan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tertib. Kita gunakan forum yang ada, mekanisme yang ada,” ujar Elisa.

Dengan demikian, pemerintah provinsi kini menghadapi dua tuntutan besar dari masyarakat Maybrat meneruskan aspirasi penarikan pasukan meliter organik dan non organik dari seluruh wilayah maybrat kepada pemerintah pusat serta memastikan proses hukum terhadap dugaan penembakan berjalan hingga menghasilkan kepastian.

Elisa menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada pertemuan dan pernyataan politik semata.

 Aspirasi penarikan pasukan akan disampaikan secara tertulis kepada pemerintah pusat, sementara proses investigasi dugaan penembakan diminta berjalan dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.

Yang pertama, kaitan dengan penarikan pasukan, itu aspirasi yang sudah disampaikan. Saya juga akan menyampaikan secara tertulis, surat gubernur untuk kita sampaikan ke sana,” kata Elisa.

Sementara terkait dugaan penembakan, ia kembali meminta masyarakat memberikan ruang kepada kepolisian untuk melakukan investigasi Kita semua mendukung proses pengusutan secara tuntas. Kita beri kesempatan kepada pihak kepolisian untuk melakukan investigasi,” ujarnya.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan bahwa bantuan sebesar Rp100 juta yang diberikan kepada massa aksi merupakan uang transportasi masyarakat, bukan pembayaran adat, bukan kompensasi, dan bukan pula bentuk penyelesaian terhadap tuntutan hukum masyarakat. 

Penegasan ini penting agar bantuan tersebut tidak ditafsirkan sebagai upaya pemerintah untuk menggantikan proses pengusutan dugaan penembakan tiga warga sipil di Maybrat. 

Ini uang transportasi untuk masyarakat yang datang dari jauh, bukan uang bayar adat atau untuk membayar persoalan yang sedang kita hadapi,” tegasnya.

Penegasan serupa disampaikan Bupati Maybrat, karer murafer yang menyatakan bahwa bantuan Rp100 juta dari Pemerintah Kabupaten Maybrat juga diperuntukkan khusus bagi kebutuhan transportasi masyarakat yang datang dari kampung-kampung yang berjauhan dan mengikuti aksi secara swadaya.

 Bantuan tersebut tidak berkaitan dengan pembayaran adat, ganti rugi, maupun bentuk penyelesaian atas dugaan pelanggaran hukum. 

Pemerintah daerah menempatkan bantuan itu semata-mata sebagai dukungan transportasi bagi warga yang telah menempuh perjalanan menggunakan kendaraan trek dan bertahan mengikuti aksi selama beberapa hari di ibu kota Kabupaten Maybrat

Pertemuan di Kantor Bupati Maybrat itu akhirnya menjadi ujian bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum apakah aspirasi masyarakat hanya berhenti di meja pertemuan, atau benar-benar diterjemahkan menjadi langkah konkret berupa investigasi yang transparan, kepastian hukum dan tindak lanjut terhadap tuntutan penarikan pasukan yang kini secara resmi akan dibawa oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ke pemerintah pusat.