Hindari Pertanyaan Wartawan Soal PSN Wanam di Sorong, LBH Papua Pos Kritik Sikap Menko Zulhas

SORONG, Melanesiapost — Sikap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang memilih menyudahi sesi wawancara dan bergegas pergi saat ditanya mengenai polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, menuai kritik mendalam dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Pos Sorong.

Insiden tersebut terjadi usai Menko Zulhas menghadiri sekaligus membuka kegiatan Papeda Summit 2026 di Gedung LJ Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026). Ketika dikerumuni awak media untuk dikonfirmasi terkait polemik dampak PSN Wanam terhadap tanah adat dan kawasan hutan, Zulhas memilih bergegas meninggalkan lokasi dengan dikawal aparat menuju kendaraannya.

Anggota LBH Papua Pos Sorong, Ambrosius Klagillit, S.H., menilai tindakan menghindar dari pertanyaan jurnalis tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pejabat tinggi negara, terlebih isu yang ditanyakan menyangkut hak dasar publik dan masyarakat adat Papua.

"Kenapa Menteri menghindari pertanyaan jurnalis? Setidaknya beliau harus menjawab. Pertanyaan itu menyangkut persoalan penting di Papua, yaitu hutan, tanah masyarakat adat, dan proyek pemerintah. Ini pertanyaan publik, bukan pertanyaan pribadi," ujar Ambrosius dalam keterangannya di Sorong, Sabtu (5/9/2026).

Ambrosius menekankan, keterbukaan informasi atas dampak pembangunan berskala besar—seperti proyek cetak sawah dan PSN di Wanam—sangat krusial mengingat hal itu berkaitan langsung dengan ruang hidup masyarakat adat setempat. Ia juga menyoroti adanya pembatasan akses bertanya yang dialami sejumlah jurnalis di lapangan.

Selain itu, LBH Papua Pos Sorong mengkritik penggunaan istilah "hutan tidur" yang sempat disampaikan Menko Zulhas dalam pidato pembukaan forum tersebut.

"Tidak ada istilah hutan tidur di Papua. Semua hutan di sini memiliki kehidupan, sejarah, dan pemiliknya, yaitu masyarakat adat. Hutan adalah tempat berburu, mencari makan, obat-obatan, dan sumber air. Jangan karena tidak dikelola dalam standar proyek pemerintah, lalu dianggap tanah kosong," tegasnya.

Sikap menghindar Menko Zulhas dinilai berbanding terbalik dengan pesan yang disampaikannya di atas panggung Papeda Summit 2026. Sebelum meninggalkan lokasi, Zulhas sempat memaparkan komitmen pemerintah pusat terkait perlindungan kawasan hutan adat.

Zulhas mengungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan telah melaporkan alokasi lahan sekitar 1,7 juta hektare yang dikhususkan untuk hutan masyarakat adat Papua, di mana proses penyerahan resminya tinggal menunggu agenda seremoni. Ia berharap agenda Papeda Summit dapat menghasilkan program konkret bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Namun, keresahan terkait nasib hutan Papua juga disuarakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Dalam kesempatan yang sama, Elisa meminta pemerintah pusat mempercepat pengakuan hukum dan penetapan hutan adat agar tidak terus tergerus oleh kepentingan industri berskala besar.

"Kami tinggal di Papua ini, tapi hutan sudah habis karena dikuasai oleh pengusaha dan pihak luar. Yang menjadi hak masyarakat adat di Tanah Papua harus diproteksi dan dilindungi oleh pemerintah pusat," tegas Elisa.

Merespons janji alokasi 1,7 juta hektare lahan tersebut, LBH Papua Pos Sorong mendesak pemerintah untuk bersikap transparan dan membukanya secara rinci kepada publik.

"Pemerintah harus berani membuka datanya: di mana lokasinya, siapa penerimanya, dan apakah wilayah itu benar-benar aman dari penggusuran proyek investasi. Jangan sampai angka tersebut hanya menjadi pemanis di atas panggung, sementara di lapangan masyarakat justru kehilangan ruang hidupnya," pungkas Ambrosius. (GK)