MBG Tak Kunjung Menyentuh Maladumes: Tiga Tahun Menunggu, Ada Apa di Balik Mandeknya Makanan Bergizi untuk Anak OAP

Sorong Jubi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dipertanyakan masyarakat di wilayah Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Di tengah gencarnya pemerintah menjalankan program pemenuhan gizi bagi anak sekolah, masyarakat di Maladumes justru mempertanyakan mengapa sejumlah anak sekolah di wilayah tersebut belum merasakan manfaat program tersebut secara maksimal.

Keluhan itu disampaikan masyarakat saat kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat adat yang dilakukan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Sulaiman Mubalen, S.A.N., di Distrik Maladumes. Aspirasi masyarakat tersebut juga mendapat perhatian dari Kepala Distrik Maladumes, Antonia Iek, S.A.N.

Masyarakat mempertanyakan kesenjangan pelaksanaan MBG antara pusat Kota Sorong dengan wilayah distrik seperti Maladumes, termasuk kawasan Suprau dan Tanjung Batu. Mereka meminta pemerintah tidak hanya menjadikan wilayah pusat kota sebagai sasaran utama program, sementara anak-anak di kawasan distrik yang juga membutuhkan asupan bergizi justru belum memperoleh pelayanan yang sama.

Sulaiman Mubalen mengatakan, persoalan tersebut harus segera dijawab pemerintah secara terbuka. Menurutnya, apabila MBG merupakan program nasional untuk meningkatkan gizi anak-anak, maka tidak boleh ada kesan bahwa anak-anak di wilayah tertentu mendapatkan prioritas sementara anak-anak di distrik tertinggal.

“Kami mendengar langsung keluhan masyarakat Maladumes. Mereka mempertanyakan mengapa anak-anak sekolah di sini belum mendapatkan MBG secara maksimal. Ini pertanyaan serius yang harus dijawab pemerintah. Anak-anak di Maladumes, Suprau dan Tanjung Batu juga anak Indonesia, juga anak Papua, dan mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan makanan bergizi,” tegas Sulaiman.

Ia meminta Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG, sekaligus membuka secara jelas mekanisme penentuan sekolah penerima program.

“Jangan hanya melihat sekolah yang berada di dalam kota. Justru pemerintah harus datang ke wilayah distrik dan melihat sendiri kondisi anak-anak di sana. Kalau program MBG memang untuk anak sekolah, maka pemerintah harus menjelaskan berdasarkan data apa sebuah sekolah mendapatkan program dan mengapa sekolah lainnya belum mendapatkannya,” ujarnya.

“Ada Apa di Balik Ini?” MRP Minta Mekanisme MBG Dibuka

Sulaiman menilai ketimpangan pelayanan seperti ini tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan. Ia meminta pemerintah membuka data mengenai sekolah penerima MBG, jumlah anak yang dilayani, wilayah distribusi, penyedia makanan, hingga mekanisme pengadaan dan distribusinya.

Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat tidak bertanya-tanya apakah persoalan terjadi karena keterbatasan anggaran, persoalan distribusi, kesiapan penyedia makanan, pendataan sekolah, atau persoalan administratif lainnya.

“Masyarakat sekarang bertanya, ada apa sebenarnya di balik belum masuknya MBG ke Maladumes? Kami tidak mau membuat tuduhan tanpa dasar, tetapi pemerintah harus membuka datanya. Kalau ada kendala anggaran, katakan. Kalau persoalannya distribusi, jelaskan. Kalau persoalannya pendataan, perbaiki. Jangan masyarakat dibiarkan bertanya-tanya tanpa jawaban,” kata Sulaiman.

Ia bahkan meminta seluruh rantai pelaksanaan program diperiksa apabila ditemukan ketidaksesuaian antara kebijakan dan kenyataan di lapangan.

“Kalau ada dugaan permainan dalam program ini, jangan ditutup-tutupi. Audit dan periksa. Siapa yang mengatur distribusi, bagaimana proses pengadaannya, siapa penyedianya, dan sekolah mana saja yang sudah menerima harus jelas. Kami tidak sedang menuduh siapa pun sebagai mafia. Tetapi kalau masyarakat sudah mempertanyakan adanya ketimpangan, maka pemerintah wajib memberikan jawaban berdasarkan data dan membuka prosesnya kepada publik,” tegasnya.

Jangan Sampai MBG Hanya Berputar di Pusat Kota

Menurut Sulaiman, pemerintah harus menghindari pola pembangunan yang hanya berpusat di kawasan perkotaan. Wilayah distrik yang secara geografis dan akses lebih sulit justru membutuhkan perhatian lebih besar agar anak-anak tidak semakin tertinggal dalam pemenuhan gizi.

“Jangan sampai MBG hanya berputar di pusat Kota Sorong. Kalau anak-anak di pusat kota mendapatkan makanan bergizi, anak-anak di Maladumes juga harus mendapatkan. Kalau Suprau dan Tanjung Batu memiliki sekolah dan anak-anak yang membutuhkan, mereka juga harus dilayani. Pemerintah harus melihat kebutuhan berdasarkan kondisi masyarakat, bukan hanya berdasarkan kemudahan distribusi,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak tidak boleh dipandang sebagai bantuan biasa, melainkan sebagai investasi terhadap masa depan generasi Papua.

“Kita sedang berbicara tentang anak-anak. Jangan tunggu mereka mengalami kekurangan gizi baru pemerintah bergerak. Makanan bergizi dibutuhkan setiap hari. Karena itu, saya meminta pemerintah segera memastikan sekolah-sekolah di Maladumes yang belum mendapatkan MBG masuk dalam pelayanan program,” kata Sulaiman.

Kepala Distrik Maladumes: Pemerintah Harus Melihat Kondisi Sekolah di Lapangan.

Sementara itu, Kepala Distrik Maladumes, Antonia Iek, S.A.N., mengatakan persoalan layanan dasar bagi masyarakat di wilayah distrik harus menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melihat laporan administratif dari tingkat kota. Kondisi masyarakat dan sekolah di lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan pelayanan.

“Kami berharap pemerintah melihat langsung kondisi masyarakat dan sekolah yang ada di Distrik Maladumes. Apa yang disampaikan masyarakat merupakan kebutuhan yang mereka rasakan sendiri. Karena itu, kami berharap ada perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah,” kata Antonia.

Ia menilai koordinasi antara pemerintah distrik, Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan pihak pelaksana program perlu diperkuat agar tidak ada sekolah yang terlewatkan.

“Kalau memang ada sekolah yang belum mendapatkan program, harus dilihat apa kendalanya. Jangan hanya menunggu laporan. Pemerintah harus turun dan memastikan pelayanan itu benar-benar sampai kepada anak-anak,” ujarnya.

MRP Desak Pemerintah Segera Turun

Sulaiman kembali menegaskan bahwa persoalan MBG di Maladumes harus segera mendapat jawaban konkret. Ia meminta pemerintah melakukan pengecekan langsung terhadap sekolah-sekolah di Maladumes, Suprau dan Tanjung Batu yang menurut masyarakat belum menerima MBG.

“Saya minta Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya jangan menunggu persoalan ini menjadi besar. Segera turun, data semua sekolah, data semua anak, lihat distribusinya, kemudian salurkan MBG kepada mereka yang memang menjadi sasaran program,” tegas Sulaiman.

Ia juga meminta pemerintah menjadikan keluhan masyarakat sebagai momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG agar program tersebut tidak hanya terlihat berhasil dalam laporan, tetapi benar-benar dirasakan oleh anak-anak di lapangan.

“Program pemerintah harus diukur dari apa yang dirasakan rakyat. Jangan hanya bagus dalam laporan, bagus dalam angka, tetapi anak-anak di distrik tidak menerima. Kalau memang MBG untuk anak Indonesia, maka anak-anak Papua di Maladumes juga harus mendapatkan hak yang sama,” pungkasnya.

Kini perhatian publik tertuju kepada Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya: mengapa masih ada sekolah di wilayah Maladumes yang menurut masyarakat belum menikmati MBG, apa kendalanya, dan kapan pemerintah memastikan makanan bergizi tersebut benar-benar sampai kepada anak-anak di Maladumes, Suprau dan Tanjung Batu?

Pertanyaan masyarakat tersebut semestinya dijawab bukan dengan pernyataan normatif, melainkan dengan data penerima, peta distribusi, penjelasan anggaran, mekanisme pengadaan, serta tindakan nyata di sekolah-sekolah yang belum terlayani.