MRP PBD Soroti Ketimpangan Layanan Publik di Maladumes: MBG Mandek, Pasar Mama-Mama Papua dan Pembinaan Pemuda Dipertanyakan

Sorong Melanesia post_ Aspirasi masyarakat adat di Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, kembali membuka sejumlah persoalan mendasar yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius pemerintah. Persoalan tersebut mulai dari layanan Makan Bergizi Gratis (MBG), transportasi atau bus sekolah, pemberdayaan mama-mama Papua, perlindungan pangan lokal, hingga minimnya fasilitas olahraga bagi anak-anak muda.

Hal itu terungkap dalam kegiatan penyaluran aspirasi masyarakat adat yang dilakukan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, Sulaiman Mubalen, S.A.N., di Distrik Maladumes, Kota Sorong.(27/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk perempuan dan masyarakat umum, menyampaikan secara langsung persoalan yang mereka hadapi sekaligus mempertanyakan arah perencanaan, penganggaran, dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat distrik dan kampung.

Sulaiman Mubalen mengaku sangat terharu setelah mendengar satu per satu aspirasi masyarakat. Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat bukan sekadar permintaan bantuan, tetapi menyangkut kebutuhan dasar dan masa depan Orang Asli Papua (OAP).

Saya sangat terharu mendengar langsung aspirasi masyarakat di Distrik Maladumes. Masyarakat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, dan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.

 Jangan sampai masyarakat hanya didengar ketika ada kegiatan penyerapan aspirasi, tetapi setelah itu tidak ada tindak lanjut,” tegas Sulaiman.

Ia mengatakan, salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah keberadaan pasar mama-mama Papua. Masyarakat meminta pemerintah tidak hanya membangun tempat berjualan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap ruang ekonomi masyarakat Papua.

Menurut Sulaiman, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas agar pangan lokal seperti pinang, sagu, keladi, petatas dan berbagai hasil pangan lokal lainnya tetap menjadi ruang ekonomi yang kuat bagi masyarakat Papua.

Masyarakat meminta supaya pemerintah membuat Peraturan Daerah yang memberikan batasan yang jelas. Pinang, sagu, keladi dan pangan lokal lainnya jangan sampai justru lebih banyak dijual oleh orang non-Papua, sementara mama-mama Papua sebagai pemilik dan pelaku ekonomi lokal tersingkir dari pasar sendiri,” katanya.

Ia menegaskan, persoalan tersebut harus dilihat secara serius, bukan dengan pendekatan untuk melarang kelompok masyarakat tertentu mencari nafkah, melainkan dengan memastikan adanya perlindungan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha Orang Asli Papua, terutama mama-mama Papua yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari hasil kebun dan pangan lokal.

Kalau orang non-Papua datang berdagang, tentu harus ada pengaturan. Jangan semua ruang ekonomi dibiarkan terbuka tanpa keberpihakan. Pangan lokal Papua harus menjadi kekuatan ekonomi orang Papua. 

Kalau mau berjualan pakaian atau barang kebutuhan lainnya, silakan, tetapi jangan sampai pangan lokal yang diproduksi masyarakat Papua justru diambil alih dan masyarakat Papua sendiri kehilangan pasar,” ujarnya.

Persoalan lain yang mencuat adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat mempertanyakan mengapa program tersebut dinilai belum dirasakan secara merata oleh anak-anak sekolah di wilayah Maladumes.

Masyarakat menyampaikan bahwa terdapat sejumlah anak sekolah di wilayah tersebut yang mayoritas merupakan OAP dan disebut sudah sekitar dua tahun belum mendapatkan manfaat MBG sebagaimana yang diharapkan.

Sulaiman menilai pemerintah tidak boleh hanya melihat pelaksanaan program dari pusat kota. Menurutnya, ketika sebuah program pemerintah disebut sebagai program untuk masyarakat, maka anak-anak yang tinggal di wilayah distrik juga harus mendapatkan perhatian yang sama.

Masyarakat menyampaikan bahwa MBG hanya terlihat berjalan di kota Sorong, sementara di Distrik Maladumes ada anak-anak sekolah, rata-rata OAP, yang menurut masyarakat sudah sekitar dua tahun belum mendapatkan MBG. Ini harus dilihat langsung oleh pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya,” kata Sulaiman.

Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi langsung di lapangan agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antara anak-anak yang bersekolah di pusat kota dan mereka yang berada di wilayah distrik.

Jangan sampai program bagus hanya bagus di atas kertas dan terlihat di pusat kota. Pemerintah harus turun melihat kondisi anak-anak di distrik. Kalau memang ada persoalan dalam distribusi, penganggaran atau pelaksanaan, harus segera diperbaiki,” tegasnya.

Selain MBG, masyarakat Maladumes juga menyampaikan persoalan transportasi anak sekolah. Ketersediaan sarana transportasi dinilai penting karena akses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan gedung sekolah, tetapi juga kemampuan anak-anak mencapai sekolah dengan aman dan terjangkau.

Sulaiman mengatakan aspirasi mengenai bus sekolah harus menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut akses pendidikan anak-anak.

Masyarakat juga bicara soal bus sekolah. Ini kebutuhan nyata. Pemerintah jangan hanya membangun fasilitas, tetapi akses anak-anak menuju sekolah juga harus dipikirkan. Kalau transportasi menjadi kendala, pemerintah harus hadir mencari solusi,” ujarnya.

Pemuda Diminta Jangan Dicap Nakal, Pemerintah Harus Sedakan Ruang Olahraga

Persoalan berikutnya adalah minimnya perhatian terhadap kegiatan olahraga anak-anak muda di Maladumes.

Menurut Sulaiman, banyak anak muda di wilayah tersebut yang memiliki minat terhadap sepak bola. Namun, keterbatasan fasilitas olahraga membuat potensi tersebut tidak berkembang secara maksimal.

Ia bahkan mengingatkan pemerintah agar tidak mudah memberikan stigma kepada anak muda sebagai generasi “nakal” ketika negara sendiri tidak menyediakan ruang yang cukup bagi mereka untuk mengembangkan kegiatan positif.

Banyak anak-anak muda di sini yang suka olahraga, terutama bermain bola. Kami minta pemerintah melihat ini. Kalau belum bisa membangun fasilitas yang besar, bantu bola, bantu perlengkapan, atau bangun lapangan yang layak,” katanya.

Sulaiman menilai olahraga dapat menjadi salah satu cara penting untuk menjaga anak muda dari berbagai pengaruh negatif.

Anak-anak ini harus diberikan ruang untuk beraktivitas. Jangan sampai ketika mereka tidak punya fasilitas olahraga, mereka kemudian mencari kegiatan lain yang negatif, lalu pemerintah mengatakan anak-anak ini nakal. Bagaimana mereka tidak nakal kalau ruang untuk kegiatan positif saja tidak disediakan?” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya hadir sebelum persoalan sosial muncul, bukan baru turun tangan setelah generasi muda terjerumus dalam masalah.

Jangan tunggu anak-anak ini menyentuh alkohol dan hal-hal negatif baru pemerintah datang. Pemerintah harus hadir dari sekarang. Lihat anak-anak muda yang mau bermain bola, bantu mereka. Mereka tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya membutuhkan ruang dan fasilitas agar bisa melakukan kegiatan positif,” ujarnya.

Sulaiman juga menekankan bahwa seluruh aspirasi tersebut harus dikaitkan dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan, termasuk pemanfaatan dana Otsus.

Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat adat dan OAP.

Dana Otsus itu jangan hanya kita bicara pada angka dan dokumen perencanaan. Masyarakat harus merasakan manfaatnya. Ketika masyarakat meminta pasar, transportasi sekolah, makanan bergizi, fasilitas olahraga dan perlindungan ekonomi lokal, maka pemerintah harus menjadikan itu sebagai bahan perencanaan dan penganggaran,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi tidak boleh berhenti sebagai acara seremonial.

Kami datang bukan hanya untuk mencatat aspirasi. Aspirasi ini harus dibawa ke pemerintah dan diperjuangkan agar ada tindak lanjut. Masyarakat sudah menyampaikan persoalannya secara terbuka. Sekarang pemerintah harus menjawabnya melalui kebijakan dan program yang nyata,” tegas Sulaiman.

Sementara itu, Antonia Iek, S.A.N., Kepala Distrik Maladumes, Kota Sorong, Papua Barat Daya, turut menyampaikan pandangannya terkait berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayahnya.

Ia menilai aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan tersebut penting karena pemerintah membutuhkan informasi langsung dari lapangan untuk mengetahui persoalan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Aspirasi masyarakat ini harus menjadi perhatian. Apa yang disampaikan masyarakat merupakan kondisi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, kami berharap aspirasi tersebut tidak berhenti pada pertemuan, tetapi ada tindak lanjut dari pemerintah,” kata Antonia.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah distrik, pemerintah kota, pemerintah provinsi dan lembaga representasi masyarakat adat menjadi penting agar persoalan di tingkat distrik dapat ditangani secara lebih terarah.

“Kami berharap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Maladumes dapat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Pemerintah harus melihat kondisi masyarakat secara langsung sehingga program yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Berbagai aspirasi tersebut kini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Masyarakat Maladumes tidak hanya meminta pembangunan fisik, tetapi juga kehadiran negara dalam menjamin akses pendidikan, gizi anak, perlindungan ekonomi masyarakat Papua, pengembangan olahraga pemuda, serta keberpihakan terhadap pangan lokal.

agi MRP Papua Barat Daya, penyerapan aspirasi menjadi penting ketika suara masyarakat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan dan anggaran yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat adat.

Peranyaan besarnya kini adalah: setelah aspirasi masyarakat Maladumes disampaikan secara langsung, apakah Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan benar-benar menindaklanjutinya, atau kembali membiarkan persoalan tersebut menjadi daftar keluhan yang berulang setiap tahun?