MDMC Papua Barat Daya Buka Suara Soal Dugaan Keracunan MBG di Sorong: Utamakan Keselamatan Siswa

SORONG, Melanesiapost – Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Papua Barat Daya memberikan tanggapan resmi terkait dugaan keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di lingkungan sekolah Muhammadiyah usai mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Sekretaris MDMC Papua Barat Daya, Hamdan Tukloy, menegaskan bahwa pihak sekolah maupun Muhammadiyah tidak dalam posisi menuduh pihak manapun terkait insiden tersebut. Saat ini, sampel makanan telah diambil oleh Satgas MBG Pemerintah Kota Sorong dan dikirim ke Makassar untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.

"Mengenai dugaan keracunan ini, kami tidak bisa menyampaikan menuduh, tidak. Karena nanti ada hasil dari sampel yang sudah diambil oleh Satgas MBG Pemkot Sorong yang dibawa ke Makassar untuk bahan evaluasi," ujar Hamdan saat memberikan keterangan.

Hamdan mengapresiasi langkah sigap pihak kepala sekolah dan tenaga medis saat para siswa mulai mengeluhkan gejala mual dan pusing. Begitu gejala muncul, pihak sekolah langsung berkoordinasi dengan Puskesmas Mualamlu yang dengan cepat menerjunkan tim ke lokasi.

"Siswa yang mengalami gejala ringan langsung ditangani di lokasi, sementara siswa yang membutuhkan perawatan lebih intensif dilarikan ke RS Sele Be Solu. Poin utama kami di MDMC adalah keselamatan siswa terlebih dahulu," tegasnya.

Berdasarkan data sementara, kasus ini berdampak pada puluhan siswa di jenjang SD dan SMP, serta beberapa guru. Sebagian besar korban mengalami gejala ringan, namun beberapa di antaranya harus mendapatkan perawatan medis lebih lanjut di rumah sakit dan dokter praktik. 

Menanggapi desakan dari sejumlah pihak dan orang tua murid agar program MBG dihentikan, Hamdan menjelaskan bahwa sekolah tidak memiliki kewenangan untuk menutup program pemerintah tersebut.

"Urusan menghentikan atau menutup program MBG/SPPG itu bukan kewenangan sekolah, melainkan Satgas MBG berdasarkan hasil evaluasi nantinya. Sekolah sifatnya hanya memfasilitasi program pemerintah. Jika ada masukan atau aspirasi dari orang tua murid, sebaiknya disalurkan melalui Komite Sekolah sebagai bahan pertimbangan Satgas," jelas Hamdan.

Ia juga menepis isu sabotase yang sempat beredar di media sosial. Hamdan menegaskan hingga saat ini tidak ada bukti yang mendukung dugaan tersebut dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang sembari menunggu hasil resmi pemeriksaan laboratorium.

Untuk sementara waktu, penyaluran program MBG di lingkungan sekolah tersebut dihentikan hingga hasil evaluasi resmi dikeluarkan oleh pihak berwenang.(Red)